Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Kick Off Meeting Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun Anggaran 2026, di The Alana Hotel & Conference Center, Sentul, Bogor.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, 14–16 Januari 2026.
Kick off meeting ini digelar untuk memantapkan pelaksanaan program strategis serta memastikan penggunaan anggaran berjalan efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2026 tidak boleh terjebak pada rutinitas administratif semata.
Safrizal meminta seluruh jajaran melakukan inovasi kegiatan yang melampaui sekadar rapat dan perjalanan dinas, dengan orientasi kuat pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP), serta dampak atau impact yang luas bagi masyarakat.
“Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan. Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin,” tegas Safrizal.
Salah satu poin utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah peran aktif Ditjen Bina Adwil dalam sub-urusan kebencanaan, khususnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
Di sela-sela agenda kick off anggaran, Safrizal terus memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah tanggap darurat serta pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.
Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Safrizal ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.
Peran strategis tersebut menuntut penyesuaian postur anggaran dan rencana kerja Ditjen Bina Adwil Tahun Anggaran 2026 guna mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Salah satu fokus utama adalah koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yang ditargetkan rampung pada Maret 2026.
Gambaran Anggaran 2026
Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, memaparkan bahwa pagu alokasi anggaran Tahun Anggaran 2026 Ditjen Bina Adwil ditetapkan sebesar Rp 362.032.974.000.
Namun, terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp 54,4 miliar untuk mendukung Prioritas Direktif Presiden. Dengan demikian, pagu efektif yang akan dikelola Ditjen Bina Adwil pada 2026 sebesar Rp 307.534.215.000.
Meski mengalami penyesuaian anggaran, Ditjen Bina Adwil tetap optimistis dapat mempertahankan kinerja tinggi, mengingat realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 99,45 persen dari pagu efektif per 14 Januari 2026.
Kick off meeting ini diharapkan menjadi titik tolak bagi seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Adwil untuk mempercepat pelaksanaan paket pekerjaan serta pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun, guna menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
