Indonesia Dipercaya Asia-Pasifik Pimpin Dewan HAM PBB 2026. (Foto: Jurnas/Ist).
Jakarta, Jurnas.com- Penetapan Indonesia sebagai nominee kawasan Asia-Pasifik untuk posisi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN Human Rights Council) tahun 2026 dinilai bukan sekadar kemenangan diplomatik, melainkan cerminan kepercayaan kawasan terhadap peran strategis Indonesia di panggung global.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan, keberhasilan Indonesia meraih dukungan mayoritas negara Asia-Pasifik merupakan manifestasi pengakuan atas konsistensi Indonesia dalam mengedepankan dialog, inklusivitas, dan pendekatan konstruktif dalam isu HAM.
“Ini bukan kemenangan personal atau sektoral, melainkan kepercayaan kawasan Asia-Pasifik terhadap Indonesia sebagai bridge builder negara yang mampu menjembatani perbedaan dan menjaga keseimbangan antara promosi dan perlindungan HAM,” ujar Pigai dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).
Indonesia resmi ditetapkan sebagai nominee setelah meraih 34 suara dari 47 negara dalam pertemuan Asia-Pacific Group (APG) di Jenewa pada 23 Desember 2025. Thailand memperoleh 7 suara, sementara 4 negara abstain dan 2 suara dinyatakan tidak sah.
Menurut Pigai, hasil tersebut merupakan buah dari diplomasi yang terukur dan bersahabat, yang tidak mengandalkan retorika publik semata, melainkan dibangun melalui penguatan hubungan bilateral, dialog substantif, serta konsolidasi kepercayaan antarnegara.
“Kami melakukan pendekatan senyap, memperkuat komunikasi, dan membangun rasa saling percaya. Inilah yang akhirnya membuat kawasan memberikan mandat moral kepada Indonesia,” katanya.
Mantan Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Prof. Makarim Wibisono, menilai penetapan Indonesia sebagai nominee Presiden Dewan HAM PBB memiliki makna strategis, baik bagi Indonesia maupun kawasan Asia-Pasifik secara keseluruhan. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan kemantapan dan kebulatan tekad Indonesia dalam memperjuangkan posisi kepemimpinan di Dewan HAM PBB.
“Terpilihnya Indonesia tidak terjadi secara kebetulan. Ini hasil kampanye yang solid, konsisten, dan terkoordinasi, yang ditunjukkan oleh aktifnya Menteri HAM Natalius Pigai melakukan pendekatan ke berbagai negara, didukung Kementerian Luar Negeri serta aktivitas Perwakilan Tetap RI di Jenewa,” ujar Makarim.
Ia menambahkan, bagi kawasan Asia-Pasifik yang sangat beragam secara politik, budaya, dan tingkat perkembangan HAM, Indonesia dipandang sebagai representasi moderat yang mampu membawa kepentingan kawasan secara berimbang. Namun demikian, Makarim mengingatkan bahwa penetapan sebagai nominee sekaligus Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 harus diikuti dengan kepemimpinan yang nyata dan memberi teladan.
“Indonesia harus sungguh-sungguh menunjukkan leadership dan keteladanan dalam memajukan promosi dan perlindungan HAM. Presiden Dewan HAM bukan hanya memimpin sidang, tetapi juga menjadi penjaga kredibilitas Dewan,” tegasnya.
Ia menyarankan agar Duta Besar/Permanent Representative RI di Jenewa, Arto Suryodipuro, sebagai Presiden Dewan HAM PBB, diperkuat dengan staf khusus lintas kementerian.
“Sebaiknya Dubes Arto dibantu staf khusus dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian HAM di kantor Presiden Dewan HAM di Jenewa selama satu tahun. Ini penting agar Indonesia mampu menjalankan tugas secara optimal sekaligus meresapi dinamika isu HAM global,” kata Makarim.
Dengan status ini, Indonesia mengemban amanah dari kawasan Asia-Pasifik untuk membantu memastikan Dewan HAM PBB tetap menjadi forum dialog yang kredibel, inklusif, dan berimbang.
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan Indonesia siap memikul tanggung jawab tersebut.
“Kami memahami bahwa mandat ini adalah amanah kawasan. Indonesia akan berupaya memimpin secara objektif, menjunjung dialog, dan memastikan Dewan HAM tetap relevan sebagai forum kerja sama global, bukan arena polarisasi,” pungkasnya
