Menag Sebut Korupsi Musuh Kemanusiaan Harus Perangi Lewat Struktural-Moral

Agus Mughni | Rabu, 10/12/2025 09:05 WIB

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam peluncuran Seri Buku Pendidikan Antikorupsi lintas agama pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Kantor Gubernur DIY, Selasa (Foto: Kemenag)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa korupsi tidak mengenal batas golongan. Menag menyebut korupsi sebagai musuh kemanusiaan yang harus diperangi melalui pendekatan struktural sekaligus moral.

“Pada hakikatnya, semua agama mengajarkan integritas. Korupsi adalah musuh bersama, musuh kemanusiaan,” kata Menag Nasaruddin dalam keterangan resmi dikutip pada Rabu (10/12).

Hal tersebut Menag sampaikan dalam peluncuran Seri Buku Pendidikan Antikorupsi lintas agama pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 di Kantor Gubernur DIY, Selasa (9/12). 

Kegiatan bertajuk HAKORDIA “Satukan Aksi, Basmi Korupsi” ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Menag Adiyarto Sumardjono dan para pejabat eselon I Kementerian Agama, serta pimpinan kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih dan pemerintah daerah.

Dalam paparannya, Menag menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi di Indonesia harus disampaikan dengan berbagai pendekatan—politik, hukum, budaya, dan khususnya pendekatan agama. Bahasa agama, menurutnya, adalah medium yang paling efektif untuk menanamkan nilai integritas dan membangun batasan moral kolektif.

“Dengan bahasa agama, kita membatasi diri dengan konsep pahala dan dosa. Inilah bahasa yang paling efektif untuk membentuk nilai-nilai luhur di masyarakat,” ujar Menag.

Menag menjelaskan bahwa pembangunan budaya antikorupsi harus dimulai dari pemahaman (logos) yang kemudian diwujudkan dalam tindakan (ethos). Enam buku ini disusun untuk memperkuat pemahaman teologis tentang integritas serta mendorong masyarakat menjadikannya perilaku sehari-hari.

Enam buku yang diluncurkan Kementerian Agama (Kemenag) bersama Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK merangkum perspektif agama-agama di Indonesia dalam menumbuhkan nilai integritas dan memberantas korupsi.

“Kami mengumpulkan pemikiran dari setiap agama. Semoga buku yang kita launching hari ini dapat menyentuh lubuk hati masyarakat dan menjadi landasan hidup tanpa korupsi,” kata Menag.

Atas kontribusi tersebut, Kemenag menerima piagam penghargaan dari KPK sebagai bentuk apresiasi terhadap kolaborasi penyusunan Buku Keagamaan Antikorupsi.

Pada kesempatan yang sama, Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag meraih penghargaan terbaik kedua kategori Kementerian/Lembaga dalam ajang Forum PAKSI–API Berdaya. Penghargaan diberikan atas kontribusi GTK Madrasah dalam memperkuat pendidikan integritas dan penyuluhan antikorupsi di dunia pendidikan.