Pemerintah Dinilai Lambat, Komisi V Mitigasi Langsung Banjir Sumatera

Marlen Sitompul | Selasa, 09/12/2025 18:17 WIB

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi V DPR Lasarus menilai pemerintah lambat dalam menetapkan status bencana pada minggu pertama musibah banjir di wilayah Sumatera.

Lasarus menyampaikan, pemerintah tidak menduga dampak bencana banjir dan longsor tersebut tidak sebesar ini. Menurutnya, seminggu pertama seharusnya akses jalan sudah dapat dibuka.

"Memang kalau saya bilang, kita itu di satu minggu pertama itu agak terlambat menetapkan status bencana ini kalau saya lihat ya," kata Lasarus, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/12).

"Mungkin pemerintah menduga tidak semasif dan seluas ini dampak yang ditimbulkan sehingga harusnya tanggap darurat yang ideal itu kan di seminggu pertama itu, paling tidak seluruh akses sudah bisa dibuka," sambungnya.

Lasarus mengatakan, dari laporan yang diterimanya, masih terdapat enam kabupaten di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang belum bisa diakses. Politikus PDIP itu mengatakan angka tersebut belum termasuk kecamatan dan desa yang kondisinya lebih parah.

"Ini sudah 2 minggu 14 hari, masih ada kemarin, kemarin saya belum tau hari ini update, ada 6 kabupaten yang masih belum bisa diakses, masih terputus. Kita belum bicara kecamatan, belum bicara desa. Ini karena keterlambatan kalau menurut saya ya," ujarnya.

Untuk itu, kata Lasarus, Komisi V DPR akan meninjau langsung lokasi terdampak banjir Sumatera, Rabu (10/12). Lasarus mengatakan kunjungan itu penting agar memiliki gambaran menyeluruh terkait kebutuhan penanganan di lapangan.

"Tanggal 10 (Desember), saya akan terbang langsung ke lokasi supaya bisa melihat. Supaya saya ada feel lah ya, seperti apa sih sebetulnya yang harus kita mitigasi dari sisi kami DPR memberi dukungan kepada pemerintah," ungkapnya.