Komisi VII DPR Sentil Menpar Soal Tata Ruang Pariwisata

Marlen Sitompul | Senin, 17/11/2025 14:49 WIB

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyentil kerja Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana terkait tata ruang pariwisata di RI. Sebab, tidak sedikit pembangunan tempat wisata yang pengerjaannya tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Tata Ruang Destinasi Nasional (RTDN).

"Yang pertama, Bu, tata ruang destinasi kita kacau, tata ruang destinasi kita kacau, banyak bangunan-bangunan, destinasi-destinasi yang dibangun itu tidak sesuai dengan RTRW RTDN, contohnya terjadinya tambang nikel di Raja Ampat, tadi diangkat oleh teman kita lift di Pantai Kelingking," kata Evita dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/11).

Salah satu yang disorot Evita perihal persoalan RTRW ialah lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Permasalahan-permasalahan itu ditemukan saat Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bali.

"Ini ada masalah di sini nih, rupanya ketika kita Komisi VII DPR RI ke Bali, bertemu dengan Pak Wayan Koster beliau itu mengatakan masalah itu adalah di sistem OSS (Online Single Submission) yang harus kita perbaiki. Nah perbaikan, perbaikan ini, saya ingin Ibu Menteri di depan," ucapnya.

Kendati begitu, Evita menyampaikan bila Menpar Widiyanti sudah mempromosikan wisata di RI dengan baik. Namun, dia berharap Menpar Widiyanti bisa memperhatikan tata ruang pariwisata RI lebih intens lagi.

"Kalau promosi Ibu sih sudah luar biasa, Ibu menginikan gastronomi, Ibu menginikan wellness itu adalah benar-benar pariwisata yang berkualitas, yang cuannya gede, orang spendernya besar di situ Bu. Itu luar biasa. Tapi, ketika kita bicara pembangunan pariwisata ini tidak hanya jangka pendek saja, kita harus membangun pariwisata ini untuk jangka panjang," kata Evita.

Dia juga menyebut bila kejadian di Bali bukan kesalahan Menpar Widiyanti. Namun, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu berharap Widiyanti bisa menjadi pemimpin terkait solusi permasalahan tata ruang pariwisata.

"Memang tidak tanggung jawabnya Bu Menteri, kesalahan itu tidak ada hubungan dengan Bu Menteri, tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata Ibu Menteri ini menjadi leadernya," ujar dia.

Evita menilai penyebab pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking ialah karena tidak adanya komunikasi dengan pemerintah daerah. Dia menyebut investor hanya berdalih mendapatkan perizinan melalui OSS.

"Pak Wayan Koster mengatakan OSS itu tidak dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, apakah itu Bupati apakah itu Gubernur. Jadi pembangunan lift kaca yang di Pantai Kelingking itu itu kan disetop sekarang sama Pak Ggubernur, Bu," ujar Evita.

"Investornya ngomongnya gampang aja, `Saya sudah dapat izin, izinnya lewat OSS` Berarti kan ada sistem yang harus kita perbaiki Bu ya kan," timpalnya.

Di sisi lainc Evita juga menyoroti daerah pariwisata di Kalimantan Utara hingga Labuan Bajo. Dia berharap rata tuang yang amburadul di RI bisa diselesaikan dengan baik.

"Kita ke Kaltara ya, di daerah pariwisata ada industri, ini memang sekarang di Labuan Bajo, di Pulau Komodo, kita juga tahu masalah itu tata ruang itu diberi izin. Nah ini kalau kita nggak benahi sekarang ini pembangunan pariwisata kita ke depan akan lebih amburadul lagi dan akan lebih kacau. Jadi harus ada leadership dari pariwisata leadingnya untuk duduk dengan K/L, K/L terkait untuk sistem sistem ini, Bu," katanya.