Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menekankan pentingnya keberpihakan anggaran negara terhadap rakyat saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama KemenPKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, Rabu (10/9).
Dalam rapat yang membahas RKA-K/L RAPBN 2026 itu, legislator asal Maluku menegaskan APBN tidak boleh sebatas hitungan angka di atas kertas. Menurutnya, setiap program dan anggaran harus dirancang secara transparan hingga detail penerima manfaat.
“Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Saadiah.
Ia juga menyoroti disparitas antarwilayah. Saadiah menilai kebutuhan di Maluku tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sulawesi, sebab perbedaan harga barang, biaya perumahan, dan infrastruktur dasar menuntut kebijakan berbasis data yang akurat.
Selain itu, ia mengkritik alokasi anggaran transmigrasi yang dinilai masih timpang. Saadiah mendesak perhatian lebih bagi kawasan transmigrasi di Pulau Buru dan Kobi Sonta yang masih tertinggal.
“Rakyat menunggu bukti nyata. Kita tidak ingin rapat hanya menjadi rutinitas selama lima tahunan periode DPR tanpa hasil,” tegasnya.
Saadiah menutup dengan optimisme bahwa perjuangan panjang ini bisa membawa manfaat, khususnya bagi masyarakat Maluku.
“Perjuangan ini masih panjang, tapi saya percaya dengan kerja serius dan keberpihakan yang kuat, kita bisa membawa manfaat nyata untuk masyarakat di tanah air, khususnya di Maluku,” tandasnya.
Minggu, 26/07/2026 10:05 WIB
