Aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Jakarta, Jurnas.com - Aliansi Badan Eskekutif Mahasiswa Dewan Keadilan Jakarta (BEM DKJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Mereka meminta dugaan tambang ilegal yang dilakuan PT WKM di Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut) diusut.
Aliansi BEM DKJ juga meminta agar legalitas dokumen perizinan PT WKM melakukan penambangan di Malut ditelusuri.
"Kami menuntut kepada pihak berwenang, khususnya Polri, Kejaksaan, dan Kementerian ESDM segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam terhadap aktivitas PT WKM," kata Koordinator Lapangan unjuk rasa BEM DKJ Dwi Apriyanto di Kantor Kementerian ESDM.
Ia melanjutkan, pihak berwenang juga harus membekukan seluruh aktivitas operasional perusahaan PT WKM sampai status hukum dan izin dinyatakan jelas serta sah.
Dwi menegaskan, pihak berwenang juga harus menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum pejabat atau aparat yang diduga melindungi aktivitas tambang ilegal PT WKM.
"PT WKM diduga beroperasi tanpa izin sah dan merusak lingkungan serta mengancam keselamatan warga," katanya.
"Kami menuntut tindakan tegas terhadap aparat atau pejabat yang melindungi tambang ilegal," tambah Dwi.
Sebagai informasi, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Riyanda Barmawi pernah menyampaikan bahwa PT WKM diduga melakukan aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Halmahera Timur.
Riyanda mengatakan, perkara ini sudah dilaporkan ke Polda Maluku Utara. Kemudian, ada dua orang yang sudah ditetapkan tersangka oleh pihak Bareskrim Polri. Namun, kedua tersangka tersebut belum diketahui secara pasti identitasnya.
Ini bukan kasus pertama yang membawa-bawa nama PT WKM. Sebelumnya perusahaan ini dituding telah menjual bahan mentah yang mengandung bijih nikel atau nikel ore sitaan pengadilan yang diserahkan pemerintah daerah setempat.
Minggu, 26/07/2026 10:05 WIB
