Pemajuan Kebudayaan Nasional Harus Konsisten untuk Menjawab Tantangan Globalisasi

Eko Budhiarto | Senin, 26/02/2024 17:21 WIB

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Upaya mendorong upaya pemajuan kebudayaan nasional harus konsisten dilakukan dalam rangka mempertahankan identitas bangsa agar dapat menjawab berbagai tantangan di era globalisasi.

"Di tengah perubahan dunia yang terbilang cepat, mempertahankan identitas bangsa melalui penguatan nilai-nilai budaya dengan upaya pemajuan kebudayaan merupakan langkah penting yang harus terus ditingkatkan dalam menjawab berbagai tantangan di masa depan," kata Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, Senin (26/2).

Catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkapkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indonesia pada 2022 mencapai 55,13 poin.

Skor IPK nasional pada 2022 itu masih berada di level "cukup", yakni di kisaran 40 sampai 60 poin, belum berubah dari level tahun-tahun sebelumnya.

Kerangka penilaian IPK itu terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global, yaitu Dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Warisan Budaya, dan Gender.

Menurut Lestari, saat ini sejumlah kendala dihadapi dalam proses pengembangan kebudayaan nasional antara lain masalah kurangnya apresiasi, regenerasi, kurang tepatnya konsep pelestarian budaya hingga berangsur hilangnya tradisi di sejumlah daerah berhadapan dengan tantangan masuknya budaya luar dalam keseharian kita.

Sejumlah kendala tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk segera diatasi.

Level IPK nasional, ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus terus ditingkatkan dalam upaya menanamkan dan memperkuat nilai-nilai budaya nasional terhadap setiap warga negara.

Catatan IPK nasional itu, ujar Rerie, sejatinya dapat membantu para pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang berbasis pengetahuan (evidence-based policy), sehingga perencanaan pembangunan kebudayaan dapat menjadi lebih tepat dan sesuai dengan keadaan di setiap wilayah.

Karena itu, Rerie mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu membangun kolaborasi dengan baik untuk meningkatkan proses pembangunan kebudayaan nasional yang berkelanjutan.

Dengan nilai-nilai kebudayaan yang mengakar pada sendi kehidupan masyarakat, Rerie meyakini, dapat terbangun landasan utama tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.