Gus Halim Dukung Penuh Pengembangan Wisata Desa Lewat BUMDesa

Eko Budhiarto | Senin, 07/08/2023 11:12 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim (kedua kiri) saat kunjungan kerja ke Desa Pasi Janeng, Kecamatan Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Minggu (6/8/2023). (Foto: Humas Kemendes PDTT)

Aceh Besar, Jurnas.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) mendukung penuh pengelolaan potensi alam di setiap desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) agar lebih berkontribusi dalam pembangunan.

Karena BUMDesa merupakan badan usaha milik desa yang berfungsi secara ekonomi dan sosial yang pemanfaatannya untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Maka dari itu, Kemendes PDTT selalu memberikan dukungan pengembangan wisata melalui BUMDesa maupun BUMDesa Bersama. Dukungan ini untuk memastikan bahwa segala hal terkait pengembangan wisata akan mendapatkan bantuan dana dan perlindungan hukum.

"Terkait dengan wilayah yang sangat bagus sangat indah tentu dibutuhkan penanganan sangat bagus untuk menjadikan destinasi wisata," ujar Gus Halim saat kunjungan kerja ke Desa Pasi Janeng Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar, Minggu (6/8/2023).

"Tentu ini kaitannya dengan destinasi wisata yang dikelola BUMDesa. Makanya tadi kita support juga untuk BUMDesa maupun BUMDesa Bersama," tambahnya.

Pulau Nasi memiliki laut dilengkapi pantai yang bisa memikat banyak hati wisatawan. Menurut Gus Halim, senja di pulau setempat juga menjadi salah satu daya tarik yang sayang jika tidak didukung dengan fasilitas pendukung.

Salah satunya adalah alat transportasi yang mempermudah wisatawan untuk sampai ke lokasi tersebut. Hal ini juga memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

"Di sini punya dua pulau yang harus ditangani. Tentu antarpulau sangat tergantung pada cuaca. Kalau pas bagus ya aman kalau nggak bagus ya ada spot jantungnya juga," ujar Gus Halim.

Terkait hal ini, Gus Halim akan mengomunikasikannya dengan pejabat dan instansi terkait. Dalam hal ini, kolaborasi menjadi kunci utama untuk terwujudnya semua hal yang dibutuhkan masyarakat.

"(Soal pembangunan dermaga) itu nunggu Pak Irmawan dapil Aceh 1 yang kebetulan bermitra juga dengan Kementerian Perhubungan. Tentu akan kita support juga di posisi sebagai Kementerian Desa tapi kewenangan lebih banyak di Kementerian Perhubungan tentu kita akan kolaborasi bersama-sama," tutup Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut.