Soal Impor KRL Bekas Jepang, Erick Thohir Masih Pelajari Rekomendasi BPKP

Redaksi | Selasa, 18/04/2023 22:41 WIB

Menteri BUMN, Erick Thohir. (Foto Kementerian BUMN)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengaku masih mempelajari rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait impor 10 Kereta Rel Listrik atau KRL bekas asal Jepang ,

Seperti diketahui apabila merujuk review BPKP, maka impor rangkaian kereta tidak perlu dilakukan. Akan tetapi Erick Thohir memberikan sinyal impor KRL bekas Jepang masih terbuka untuk dilakukan. Ia menerangkan, impor 10 KRL bekas Jepang bisa batal, bila harganya kemahalan.

"Kemarin ada audit dari BPKP sedang dipelajari, itu kalau kemahalan tentu opsinya tidak (impor), tapi kalau hanya membebani penambahan kapasitas dengan harga yang mahal, tentu kita harus berpikir ulang," ujar Erick Thohir di Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Hingga kini rencana impor 10 KRL bekas belum difinalisasi pemerintah. Padahal kebutuhan terhadap layanan KRL tahun ini melonjak naik. Dimana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan mempensiunkan 10 rangkaian KRL pada tahun ini, lalu 16 rangkaian pada 2024.

Untuk kapasitas, setiap satu gerbong mampu melayani 175 orang. Sementara, satu rangkaian KRL terdiri 8-12 gerbong. Jika dihitung secara simultan atau pulang pergi, maka satu rangkaian kereta bisa melayani puluhan ribu penumpang.

Dari perhitungan tersebut, dipastikan ratusan ribu calon penumpang KRL tidak dapat mengakses layanan kereta, bila kebutuhan kereta tidak disediakan KCI tahun ini. "Nah cuman kemarin kan sudah dibicarakan ini peningkatan di kereta ini cukup tinggi, ini solusinya apa impor atau bikin sendiri," kata dia.

Padahal sebelumnya, Kementerian BUMN menilai impor perlu dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan kereta yang mendesak. Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA belum siap memasok jumlah kereta sesuai kebutuhan yang diminta.

Pasalnya, produksi gerbong transportasi massal itu membutuhkan waktu lama. "INKA nggak siap untuk produksi dalam negeri, bukan harganya mahal," ucap Arya.