Illustrasi - Petani Indonesia sedangan panen gabah. (Foto istimewa/Jurnas)
JAKARTA, Jurnas.com - Ketua Harian Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Entang Sastraatmadja meminta semua pihak untuk menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan bersama dalam mengambil sebuah keputusan.
Data BPS adalah data pasti yang secara resmi diakui Undang-undang melalui pola kerja sensus-survei serta penggunaan metode Kerangka Sempel Area (KSA) dalam memotret luas baku sawah.
"Di luar BPS tidak ada lembaga data lain yang keberadaannya diakui oleh Undang-undang. Satu-satunya lembaga data hanyalah BPS. Lembaga data inilah yang ditugaskan negara mengumpulkan data di berbagai sektor kehidupan dengan menggunakan pendekatan tertentu, baik melalui sensus atau survei," ujar Entang, Kamis (23/3).
Oleh karena itu, polemik cadangan beras pemerintah yang merisaukan masyarakat semestinya tidak perlu terjadi apabila data perberasan yang dimiliki mampu berperan sebagai pengingat bersama.
"BPS perlu kreatif dan inovatif dalam menyisipkan data untuk selanjutnya dijadilan konsumsi publik. Hanya data yang berkualitas, yang akan memberi rumusan terbaik dalam sebuah perencanaan pembangunan. Saya katakan data itu harus punya ruh, sehingga dapat berbicara banyak atas sebuah masalah yang tengah kita hadapi," katanya.
Kendati begitu, dia menyayangkan data perberasan yang ada saat ini masih terbatas pada angka dan belum bercerita banyak tentang seluk beluk perberasan di Indonesia.
Entang mengatakan, saat ini banyak pihak yang berharap agar BPS mampu menjelaskan apa yang menjadi soal utama dalam melakoni pembangunan yang tengah dilakukan.
"Jadi, bukan hanya mengumpulkan dan menyusun data sehingga tercetak rapih dalam sebuah buku, tapi yang lebih diutamakan adalah sampai sejauh mana data tersebut bisa berbicara pada pembangunan yang sedang dilakukan," katanya.
Entang menambahkan, sejak awal Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo sudah memiliki komitmen penuh pada penggunaan satu data yakni data BPS, bahkan dalam program 100 hari kerjanya, dia ingin agar negeri ini memiliki satu data pangan yang akurat dan akuntabel.
"Itu sebabnya, wajar jika banyak pihak yang mengapresiasi atas kemauan politik seperti ini," jelasnya.
Minggu, 05/07/2026 09:47 WIB
