Petani melakukan panen padi. (Foto: Ist)
Makassar, Jurnas.com - Ekonom Universitas Muhammadiyah Makassar, Abdul Muthalib mengatakan bahwa kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat ini kemungkinan besar berkaitan dengan mafia pangan. Meski tak punya data, namun Abdul beralasan hal itu telah terbukti dari pengalaman sebelumnya.
"Contoh saja impor garam tahun lalu, stok produksi masih bagus tapi tiba-tiba impor,” ujar Abdul, Minggu, 25 Desember 2022.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemerintah selalu punya banyak alasan untuk mengelabui masyarakat. Menurutnya, barang impor punya kualitas lebih baik sehingga mempersempit peluang produsen lokal untuk bersaing
Padahal, jika melihat langsung kondisi di lapangan, kualitas produksi lokal malah yang lebih baik, bahkan harganya pun cenderung lebih terjangkau. Dengan begitu, kondisi laten ini memang cukup layak untuk dipertanyakan publik.
"Harga produksi petani relatif menguntungkan dibanding periode lalu. Artinya ini stabil, tetapi kok tiba-tiba impor. Berarti pemerintah memberikan indikator pengganggu," ujarnya.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin Hamid Paddu, meminta semua pihak untuk menjaga keuntungan pedagang agar tidak terlalu tinggi sehingga mampu memberi keuntungan lain bagi petani. Dia menilai kondisi inilah yang perlu dijaga. Permainan harga dari kalangan pedagang tidak boleh terjadi.
"Pedagang ini kan perantara, yang mempertemukan produsen dan Bulog. Mereka ada biaya transportasi dan sebagainya dalam mengumpulkan beras dari satu petani ke petani lain. Yang harus dijaga ini marjin keuntungan pedagang jangan terlalu tinggi dari petani," katanya.
Ketua Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulawesi Selatan Rachmat Sasmito, menuturkan pemerintah melakukan impor beras bukan berarti Indonesia kekurangan stok beras, tetapi Bulog yang kekurangan stok.
Menurutnya, Bulog memiliki keterbatasan dalam membeli beras di petani."Harga pembelian menurut Pemerintah belum berubah. Pemerintah harus bijak melihat ini," katanya.
Apabila dilihat lebih jauh, kata Rachmat, sampai saat ini di Sulsel tidak pernah ada desas desus mengalami kelangkaan stok beras. "Yang jadi masalah adalah manajemen Bulog yang harus diperbaiki," tegasnya.
