Ketersediaan Lahan Pengaruhi Pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas

Redaksi | Senin, 19/09/2022 19:27 WIB

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. (Dok. Foto istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) bakal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di sektor pariwisata. Meski begitu, cepat atau lambatnya pengembangan DPSP tersebut bakal dipengaruhi oleh ketersediaan lahan yang ada.

Selain itu, infrastruktur penunjang seperti jalan dan konektivitas juga menjadi upaya percepatan pengembangan lima kawasan DPSP. Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, dalam Market Review IDXChanel, Senin (19/9/2022).

"Bertahap, pembangunan ini akan dilakukan di masing-maisng wilayah, tentunya menyesuaikan dengan ketersediaan lahan dan juga kesiapan daripada infrastruktur penunjang," ujarnya Sandiaga.

Menurut dia, saat ini kelima DPSP tersebut yaitu Likupang, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo sudah mendapat Investasi dengan total nilai Rp6,5 triliun. Nantinya investasi tersebut digunakan untuk mengembangkan pengelolaan kawasan, pembangunan infrastruktur, akomodasi dan aksesibilitas.

Namun, menurut dia, diperlukan ketersediaan lahan. "Ini akan bertahap (pengembangannya) dan fokus pada pembangunan hotel berbintang, restoran, dan akomodasi lainnya, dan juga kita akan menciptakan destinasi kelas baru sekelas Bali," paparnya.

Menurut dia, 5 DPSP tersebut mempunyai keunggulannya masing-masing yang tidak kalah indah dengan Bali, yang saat ini menjadi pilihan mayoritas wisatawan mancanegara ke Indonesia. Hal tersebut yang membuat Sandiaga optimistis dalam menciptakan "Bali baru" di lima DPSP.

"Masing-masing punya keunggulan yang tidak kalah dengan Bali, misalnya danau Toba dengan danau vulkanik dan budaya yang sangat kental, Borobudur dengan peninggalan sejarah, Likupang punya pantai yang indah dan wisata bawah lautnya," urainya.

Nantinya 5 DPSP oleh dikelola oleh swasta, BUMN, maupun Badan Otorita di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Untuk Mandalika yang bertanggung jawab adalah KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dibawah perusahaan BUMN PT ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation).

Selanjutnya Likupang bakal dikelola oleh PT Minahasa Permai Resort Development (PT MPRD). "Sedangkan Danau Toba, Labuan Bajo dan Borobudur kami kelola oleh kawasan otorita, dikelola oleh Badan Otorita dibawah Kemenparekraf," tutup dia