Australia Pertimbangkan Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing

Untung Subagja | Kamis, 25/11/2021 19:05 WIB

Ilustrasi Covid-19 di Australia. Foto: asiainsurancereview

Melboruner, Jurnas.com - Australia dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah  untuk tidak mengirimkan pejabat pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin di Beijing, China, tahun depan.

Sydney Morning Herald (SMH) pada Kamis melaporkan pertimbangan itu muncul di tengah desakan parlemen agar pemerintah melakukan boikot diplomatik secara resmi.

Para politisi dari koalisi partai Liberal-National yang berkuasa dan partai Buruh oposisi mendesak pemerintah federal untuk memboikot pesta olahraga yang akan digelar pada Februari itu, kata SMH tanpa menyebut sumber.

Dengan boikot diplomatik, Australia tidak mengirimkan delegasi pejabat tapi para atlet tetap akan berpartisipasi dan diberangkatkan.

"Keputusan tentang perwakilan (Australia) di Olimpiade Musim Dingin Beijing belum diambil," kata juru bicara Menteri Olahraga Richard Colbeck via email.

Kementerian luar negeri Australia belum memberikan komentar.

Presiden Joe Biden pekan lalu mengatakan Amerika Serikat juga mempertimbangkan boikot diplomatik di Olimpiade itu sebagai protes atas pelanggaran hak asasi manusia di China.

Salah satu yang dipermasalahkan Washington adalah apa yang mereka sebut sebagai genosida terhadap minoritas Muslim.

Inggris belum mengambil keputusan tentang siapa yang akan mewakili pemerintahnya di Olimpiade Beijing, namun Perdana Menteri Boris Johnson tidak mendukung gagasan boikot, kata juru bicaranya awal pekan ini.

Pemerintah Australia masih menunggu keputusan Washington sebelum memutuskan soal boikot diplomatik tersebut, kata SMH.

AS dan Inggris adalah sekutu dekat Australia. Ketiga negara pada September membentuk kemitraan keamanan untuk membantu Australia membangun kapal selam bertenaga nuklir. Perjanjian trilateral itu membuat China murka.

Hubungan Australia dengan China --mitra dagang terbesarnya-- memburuk setelah Canberra melarang Huawei Technologies dalam jaringan komunikasi pita lebar 5G pada 2018 dan meminta penyelidikan atas asal mula Covid-19.

Beijing membalas Canberra dengan mengenakan tarif pada sejumlah komoditas Australia.(Antara)