Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW). (Foto: MPR)
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mengkritisi kebijakan di lapangan terkait Bantuan Sosial Tunai yang tidak lazim. Pasalnya, sekalipun kerap dikritik, Mensos bersikukuh tidak memperpanjang Bantuan Sosial Tunai, dan berakhir pada akhir April 2021, dengan alasan tak adanya anggaran.
Tetapi, tanpa ada pembahasan dengan Komisi VIII DPR sebagai mitra Kemensos, tiba-tiba Kementerian Koordinator PMK membuat keterangan resmi pada Senin (10/5/2021) bahwa program BST dilanjutkan hingga Juni.
Mendapati kabar tersebut, Hidayat menyambutnya dengan antusias, meski hanya akan berlangsung hingga bulan Juni. Karena sejak dulu Hidayat selalu mengkritisi dan mengusulkan agar program BLT dilanjutkan.
HNW juga sering mempertanyakan mengapa kebijakan penting dengan anggaran triliunan tersebut tidak pernah disampaikan dan dibahas bersama Komisi VIII DPR-RI.
Karena itu, Hidayat kembali melayangkan kritik kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini, seolah tidak serius membela kepentingan rakyat korban covid-19. Apalagi, secara berulang Mensos menyebut tidak akan memperpanjang bantuan sosial tunai dengan alasan ketiadaan anggaran.
Ini Pentingnya Konsumsi Susu
Padahal HNW sapaan akrab Hidayat sudah mengingatkan Mensos bahwa anggaran tersebut tersedia dan dicadangkan oleh Kementerian Keuangan dalam pos anggaran Perlindungan Sosial senilai Rp 157,4 Triliun.
“Menteri Sosial seharusnya malu. Program kerakyatan sangat baik seperti bansos tunai yang ngotot dia hentikan, akhirnya diperpanjang oleh Kemenko PMK, sekalipun tanpa pernah dibahas bersama Komisi VIII DPR-RI,” ujar Hidayat melalui keterangannya, Sabtu (29/5/2021).
Hidayat menjelaskan, sejak awal dirinya telah mengkritik Bantuan Sosial Tunai tahun 2021 yang hanya dipersiapkan hingga bulan April dengan anggaran sebesar Rp 12 Triliun.
Hidayat juga mengusulkan agar BST tetap berlanjut sesudah bulan April. Apalagi setelah melihat geliat perekonomian kuartal I tahun 2021 yang belum kembali normal. Tidak hanya sampai di situ, HNW juga mendesak agar Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial melakukan perpanjangan periode BST.
Namun, desakan itu tidak mendapat sambutan positif dari Mensos, menyebabkan kebijakan BST tidak lagi dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR-RI.
"Anehnya, pertengahan Mei tiba-tiba muncul keterangan resmi dari Kemenko PMK yang mengumumkan akan melakukan perpanjangan hingga bulan Juni tahun 2021, dengan penyaluran yang dirapel selama dua bulan," kata HNW lagi.
Kasus ini menurut HNW akan jadi preseden buruk dalam proses pengambilan kebijakan, di mana kebijakan Nasional yang strategis dan melibatkan APBN triliunan rupiah, diambil dan diputuskan tanpa dibahas bersama dengan DPR-RI.
Ditambah mekanisme pelaksanaan yang tidak jelas dan persoalan akurasi data yang belum selesai. Karena menurut Mensos ada 21 juta DTKS yang ditidurkan yang masih kontroversial.
"Apakah perpanjangan BST secara diam-diam tersebut merupakan upaya Kemensos agar tidak ada pengawasan dari DPR-RI," kata Hidayat menambahkan.
Sekalipun demikian, Hidayat mendesak agar Kemensos betul-betul amanah dalam melaksanakan BST untuk bulan Mei dan Juni ini, dengan memastikan akurasi data penerima manfaat BST, karena data terbarunya masih simpang siur.
Meski begitu Hidayat berharap, BST tidak hanya diperpanjang hingga bulan Juni, namun setidaknya hingga bulan Desember 2021 mengingat kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat pandemi covid-19.
Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk penyaluran BST hingga akhir tahun kata HNW sebesar Rp 24 Triliun, jumlah yang relatif masih terjangkau, yang bisa diambil dari alokasi dana cadangan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang hingga Mei 2021 baru terealisasi 24% dari total anggaran Rp 699,43 Triliun.
Apalagi, berdasar rilis Badan Pusat Statistik bulan Februari 2021 terdapat 19,1 juta orang yang terdampak Covid-19 dan tingkat pengangguran masih cukup tinggi di angka 6,26%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I 2021 juga masih mengalami kontraksi sebesar 0,74%.
Karena itu, Hidayat menilai, BST snagat penting untuk diteruskan dengan melanjutkan kinerja penyaluran dan efektivitasnya cukup baik dengan realisasi mencapai 98,39%.
“Saya ingatkan kepada Mensos semestinya hal-hal seperti ini dibahas bersama komisi VIII sebagai mitra Kemensos, agar dasar legalitasnya terpenuhi. Terpenuhi juga akurasi pelaksanaan dan pengawasan sehingga tidak terulang lagi kasus korupsi Bansos, apalagi dengan data terbaru yang dikoreksi oleh Mensos. Tapi hendaknya BST Mei dan Juni itu tidak dirapel, tapi diberikan setiap bulan, karena kebutuhan para penerima manfaat BST juga bulanan,” pungkas Hidayat.
KEYWORD :Kinerja MPR Hidayat Nur Wahid Menteri Sosial BST Komisi VIII
