Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan UNS yang dilakukan langsung oleh Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul dengan Rektor UNS Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hu di Ruang Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS, Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (27/5). (Foto: Ria/Man)
Jakarta, Jurnas.com - Badan Keahlian (BK) Setjen DPR RI menggandeng Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) dalam rangka penguatan kelembagaan dengan menyajikan data dan informasi yang berkualitas.
Kesepakatan itu diwujudkan dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara BK Setjen DPR RI dengan UNS yang dilakukan langsung oleh Kepala BK Setjen DPR RI Inosentius Samsul dengan Rektor UNS Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
"Ini bagian dari upaya dan strategi untuk mendukung keahlian di DPR yang Fokus pada evidence-based policy sehingga menghasilkan outcome kebijakan yang lebih baik kedepannya," ungkap Inosentius Samsul di Ruang Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS, Surakarta, Jawa Tengah, kemarin.
Sensi, sapaan akrabnya, menuturkan hubungan antara ilmu pengetahuan (knowledge), riset (research), dan kebijakan (policy) menjadi penting dalam proses pembuatan kebijakan. Kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi merupakan suatu kebutuhan dalam rangka memperkuat dukungan tenknis keahlian DPR.
"Evidence-based policy terbukti menjadi sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan karena menempatkan data terbaik yang tersedia dari hasil riset sebagai jantung dari pembangunan dan implementasi kebijakan. Maka kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi sangat penting untuk mendukung teknis keahlian DPR," terangnya
Di tempat yang sama, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyampaikan, secara umum BK Setjen DPR RI adalah unit kerja eselon I di bawah Sekretariat Jenderal DPR yang bertugas untuk mendukung tiga fungsi DPR RI.
Dalam mendukung ketiga fungsi tersebut, BK melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian dan kajian yang berasal dari berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga riaet dan lembaga akademik.
"Untuk menunjang penguatan tersebut, secara konkret hari ini kita akan menyaksikan penandatangan MoU antara BK DPR dan UNS. Kesepakatan ini adalah langkah progresif BK untuk meningkatkan kualitas output-nya mampu menghasilkan outcome yang signifikan kepada seluruh Anggota DPR. Bahkan memberikan impact untuk tercapainya tujuan bernegara kita yaitu untuk menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur," katanya.
Sedangkan Rektor UNS Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum mengapresiasi kerja sama yang terjalin antara UNS dengan BK DPR RI tentang pelaksanaan program pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
"Kerja sama ini merupakan bentuk kontribusi kami (UNS) kepada bangsa. Besar harapan kami bahwa kerjasama ini akan memberikan manfaat tidak hanya bagi UNS maupun Badan Keahlian DPR, melainkan untuk masyarakat Indonesia secara umum," jelasnya.
Selain penandatangan naskah MoU dan Kerja Sama, dilaksanakan juga seminar nasional bertajuk "Mengawal Akuntabilitas Prodan Kartu Prakerja di Masa Pandemi". Bertindak sebagai keynote speaker, Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo membahas tema tentang "Efektivitas Pengawasan Program Kartu Prakerja pada Platform Sistem Informasi Ketenagakerjaan".
Adapun pembicaraan lain yang hadir secara luring di antaranya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Prof. Drs. Djoko Suhardjanto, M.Com.(Hond)., Ph.D., Ak., Ketua Senat Akademik UNS Prof. Dr. Adi Sulistiyono S.H., M.H, Wakil Dekan Akademik, Riset dan Kemahasiswaan FEB Prof. Dr. Izza Mafruhah, S.E., M.Si., dan Ketua Prodi S1 Manajeman FEB UNS Dr. Atmaji, M.M.
KEYWORD :
Warta DPR BK Setjen DPR MoU UNS Inosentius Samsul
