Personel gabungan TNI-Polri jaga ketat Gedung KPK
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatah meminta pengamanan dari kepolisian yang juga dibantu personel TNI menyusul adanya rencana aksi bertema `Ruwatan Rakyat Untuk KPK` di Gedung Merah Putih KPK.
"Gak ada permintaan KPK," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (28/5).
Ali mengatakan pengamanan disekitar Gedung KPK itu dalam rangka penjagaan keamanan obyek vital menjelang adanya unjuk rasa dari masyarakat sipil.
Video Pilihan: Firli Tambah 1 Tahun Jabatan Ketua KPK Hingga Kasasi Rahmat Effendi Ditolak
"Kabar dari pihak Polres benar akan ada unjuk rasa di depan Gedung KPK. Ada juga dibantu pihak TNI karena pihak polres memerlukan tambahan personel," kata Ali.
Di mana, berdasarkan informasi yang diterima, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan menggelar aksi `Ruwatan Rakyat Untuk KPK` itu pada pukul 14.00 WIB.
Aksi ini digelar untuk menyikapi pemecatan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN)
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Kurnia Ramadhana yang juga Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) membenarkan rencana aksi `Ruwatan Rakyat Untuk KPK` itu.
"Iya, KPK dijaga ya?," kata Kurnia saat dikonfirmasi.
Keputusan pemecatan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama antara KPK, Kemenpan RB, dan BKN dalam rapat yang digelar di Kantor BKN, Jakarta, Selasa (25/5).
Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.
Namun, situasi di Internal KPK diketahui juga tengah bergejolak. Sebab, para pegawai KPK yang lolos TWK menolak dilantik menjadi ASN pada 1 Juni 2021 mendatang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas kepada 75 pegawai yang tak lolos TWK.
KPK Pegawai ASN Firli bahuri Novel Baswedan tes wawasan kebangsaan
