Wakil Ketua DPD RI, Sultan Najamudin
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan senator angkat bicara terkait isu acak ulang alias reshuffle kabinet Jokowi-Ma`ruf jilid II yang sempat dihembuskan oleh Relawan Jokowi Mania (JoMan) beberapa waktu belakangan.
Menurut Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin, sebaiknya semua pihak dapat memberikan waktu dan kesempatan bagi Presiden RI Joko Widodo dan wakilnya, Ma’ruf Amin agar bisa bekerja secara maksimal.
“Hingga saat ini saya melihat presiden bersama kabinetnya telah menunjukkan kerja-kerja yang optimal. Hal itu terbukti dari bagaimana hasil dari kami lembaga DPD RI selama ini dalam melaksanakan fungsi pengawasan serta koordinasi. Dan semua berjalan sesuai keinginan Bapak Presiden dan seluruh harapan rakyat Indonesia", ujarnya.
Ketua MPR Bersama Wapres Maruf Amin Buka Alumni Connect Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia
Sultan lalu menyoroti dua aspek yang saat ini menjadi perhatian semua pemegang kebijakan, yaitu sektor ekonomi dan penegakan hukum.
Dalam sektor ekonomi, kata dia, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah bentuk itikad baik dan keseriusan pemerintah.
"Kebijakan PEN dimulai dengan semua kementerian terkait bahu membahu dalam menghadapi situasi ekonomi yang memburuk akibat tekanan Pandemi Covid-19. Sementara di sektor penegakan hukum justru bukan hanya ke arah yang diharapkan, tetapi justru harus diapresiasi lebih atas prestasi pengungkapan kasus-kasus besar skandal Mega korupsi", tegasnya.
Karenanya, Sultan merasa heran apabila isu reshuffle kabinet digulirkan di tengah perbaikan ke arah pembangunan di setiap bidang dengan benar.
Khusus untuk kejaksaan, lanjut dia, seharusnya semua pihak bisa "angkat topi" atas keberanian Jaksa Agung dalam mengungkap skandal besar yang merugikan negara triliunan rupiah.
“Jika memang benar terjadi Reshufle maka saya yakin pemerintah hari ini akan kehilangan kepercayaan oleh publik. Dan bahkan khusus dalam masalah hukum, jika terdapat dorongan pergantian ditubuh Jaksa Agung, maka berarti ada pihak oligarki yang merasa tidak nyaman atas kerja-kerja Jaksa Agung,” sambungnya.
Sultan B Najamudin juga menambahkan, persoalan penegakan hukum adalah isu krusial yang selama ini telah mulai memberikan harapan kepada publik. Penegakan hukum juga mulai membanggakan serta dapat ditampilkan dalam bentuk sebagai keberhasilan pada pemerintahan saat ini adalah wajah penegakan hukum.
Bahkan hasil survey pada bulan Mei 2020 menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan dalam kondisi memuaskan sebagaimana dapat dibaca dari survei Indikator Politik.
Angka kepercayaan publik kepada Kejagung sebesar 74,1 persen. Jadi pengungkapan kasus-kasus hukum kelas kakap yang saat ini ditangani kejaksaan merupakan momentum untuk lebih meningkatkan kepercayaan publik.
“Dan itu juga ditunjukkan oleh institusi KPK yang menunjukkan trend bagus serta Kepolisian yang sedang berbenah di bawah kepemimpinan Kapolri baru Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” sambungnya.
"Semua bisa menilai, bahkan seorang tokoh seperti Bung Fahri Hamzah yang dikenal sangat kritis terhadap pemerintahan pun justru memberikan dukungan terhadap Jaksa Agung dalam menegakkan hukum yang tidak tumpul ke atas tapi tajam di bawah. Dan Jaksa Agung Burhanudin telah menjawab krisis kepercayaan oleh publik terhadap institusi penegak hukum. Jadi, saatnya sekarang kita fokus bagaimana mendukung pemerintah menciptakan iklim pembangunan yang kondusif dalam bidang ekonomi serta penegakan hukum,” demikian Sultan Najamudin.
KEYWORD :Warta DPD Pimpinan DPD Reshuffle Penegakan Hukum Ekonomi Sultan Najamudin
