Gedung KPK (Istimewa)
Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarief tak menampik jika pihaknya banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat. Keluhan itu terkait Oprasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap yang kerap dilakukan lembaga antirasuah.
Diakui Laode, banyak masyarakat yang mengeluh sepak terjang membongkar korupsi maupun praktik suap yang dilakukan pihaknya hanya difokuskan di Jakarta saja. Berangkat dari keluhan itu, KPK kemudian mulai menggalakan "operasinya" di daerah atau diluar Jakarta.
Belakangan ini, KPK memang gencar melakukan OTT di daerah. Yang paling baru KPK mencocok Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhy Tri Hartanto terkait ijon proyek pada Dinas Pendidikan.
"Pertama KPK kan harus hadir ke seluruh Indonesia. Banyak dikeluhkan oleh masyarakat kalau KPK itu fokus ke Jakarta saja," ucap Laode di Jakarta, Selasa (18/10).
Meski belakangan ini genjar membongkar praktik rasuah di daerah, Laode tak menampik jika kasus-kasus yang ada di derah nilainya lebih kecil dibandingkan dengan Jakarta. Namun, lanjut Laode, bukan besar atau kecilnya uang itu. Melainkan dampat dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat daerah.
"Jangan diliat itu (besar atau kecil) tapi dampak nilai proyek keseluruhan," ungkap Laode.
Laode lantas mencontohkan kasus yang terjadi di Kebumen itu. Dimana dalam OTT itu tim KPK mengamankan uang dugaan suap senilai Rp 70 juta.
Laode mengklaim, nilai itu bukan suap secara keseluruhan, melakinkan suatu komitmen fee dari keseluruhan uang yang akan diberikan pengusaha kepada pejabat daerah setempat.
"Komitment fee yang disepakati 10 persen buat eksekutif dan 10 persen buat legislatif. Dan 20 persen dari Rp 4 miliar lebih jadi Rp 750 juta. Jangan diliat yg tangkapnya kan sakarang susah kasih 1 amplop langsung 750 juta. Jadi bisa secara bertahap," tandas Laode.
KEYWORD :KPK Laode M Syarif Keluhan Masyarakat
