Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih menunggu informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
Edhy Prabowo ditangkap melalui kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bandara Soekarno setelah pulang dari Amerika Serikat pada puku 01.23 dini hari.
“Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak KPK mengenai kondisi yang sedang terjadi,” ujar Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar.
Antam menegaskan, KKP menghargai proses hukum yang sedang berjalan di lembaga anti-rasuah tersebut. “Kami menghargai proses hukum yang sedang berjalan,” tegasnya.
Mengenai pendampingan hukum atas kasus ini, KKP akan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Antam pun mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terkait proses hukum yang sedang berjalan.
“Mari kita menunggu bersama informasi resminya seperti apa. Dan biar penegak hukum bekerja secara profesional,” pungkasnya.
Seperti diketahui, KPK telah mengamankan 17 orang terkait OTT tersebut. 17 orang yang diamankan yaitu, Edhy Prabowo, Istri Edhy Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota komisi V DPR, beberapa pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan pihak swasta lainnya.
"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, diantaranya adalah menteri kelautan dan perikanan beserta istri dan beberap pejabat di KKP.
Disamping itu juga bbrp orang pihak swasta," kata Ali Fikri kepada Wartawan, Rabu (25/11).
Ali juga mengatakan, pihaknya turut mengamankan beberapa barang bukti yang diduga terkait tindak pidana korupsi itu dan masih akan melakukan inventarisir.
"Turut diamankan sejumlah barang diantaranya kartu Debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir oleh tim," ucap Ali.
KPK mengatakan bahwa penangkapan Edhy Prabowo itu diduga terkait korupsi pada proses penetapan calon exportir benih lobster.
KEYWORD :KPK KKN Edhy Prabowo
