Wartawan terkemuka dari Arab Saudi, Jamal Khashoggi (Foto: Osman Orsal/Reuters)
Riyadh - Pemerintah Arab Saudi membentuk departemen pemerintah untuk meningkatkan pengawasan operasi intelijennya, di tengah kecaman internasional atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Komite yang dipimpin Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) menyetujui tiga departemen untuk memastikan operasi intelijen sejalan dengan kebijakan keamanan nasional, hukum hak asasi manusia internasional dan prosedur yang disetujui.
Namun begitu, Profesor ilmu politik di University of Waterloo, Bessma Momani, mengatakan pembentukan departemen itu adalah upaya mengalihkan perhatian atas kasus yang menjerat putra mahkota.
"Saya pikir optik reformasi sudah jelas," katanya kepada Al Jazeera.
"Pesan yang digambarkan di sini, ada checks and balances dalam sistem, yaitu ada pengawasan, tetapi sejujurnya tidak benar-benar mengatasi awan yang lebih besar yang menggantung di atas putra mahkota, yang terlibat dalam pembunuhan Khashoggi ini," sambungnya.
"Masalah utamanya tidak hilang, tetapi saya pikir pembentukan lembaga itu dimaksudkan untuk mencoba dan mengalihkan perhatian publik," tambahnya.
Kecaman dari dunia internsioanal yang intens atas pembunuhan Khashoggi mencoreng reputasi internasional pangeran dan meninggalkan kerajaan kaya minyak yang secara diplomatik dilemahkan.
Kasus ini juga memberikan sorotan pada konflik yang dipimpin Saudi di Yaman, yang dicengkeram oleh apa yang disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Pekan lalu, senat AS mengakhiri dukungan militer Amerika untuk kampanye militer Riyadh di Yaman, dan secara terpisah menahan Pangeran Mohammed yang bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi.
Awal pekan ini, Arab Saudi mengecam resolusi Senat sebagai "campur tangan terang-terangan", memperingatkan bahwa langkah itu bisa berdampak pada hubungan strategis dengan Washington.
KEYWORD :
Jamal Khashoggi Arab Saudi Dinas Intelijen
