Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir bersama Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: Muti/Jurnas)
Jakarta – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghalangi pendirian perguruan tinggi baru. Namun dia menggarisbawahi, kebijakan merger tetap berjalan.
“Kami akan memberikan kesempatan pada perguruan tinggi baru muncul. Dan perguruan tinggi lama yang tidak bermutu, mulai kami lakukan merger, dan penutupan bagi yang tidak melakukan pembelajaran dengan baik,” kata Menristekdikti dalam kegiatan ‘Serah Terima SK Universitas Perwira Purbalingga (Unperba) pada Selasa (18/12) di Gedung Kemristekdikti Jakarta.
Kemunculan perguruan tinggi baru sebagai salah satu bentuk dinamika pendidikan, menurut Nasir merupakan hal yang wajar. Pasalnya Indonesia memiliki kondisi geografis kepulauan, sehingga jumlah perguruan tidak bisa dibatasi.
Bahkan, lanjut Menristekdikti, ada beberapa daerah perbatasan dan terpencil yang belum memiliki satu pun perguruan tinggi.
“Kemarin di Kalimantan Utara banyak yang belum punya kampus. Di Maluku, Tual, Aru, dan Maluku Barat Daya, ini juga banyak yang belum punya kampus,” sebutnya.
Nasir menambahkan, hingga saat ini pemerintah telah melakukan merger terhadap lebih dari 50 perguruan tinggi. Upaya penggabungan beberapa kampus kecil yang berada di bawah satu yayasan itu, akan terus ditingkatkan.
“Saat ini belum sampai 100, tapi di atas 50. Misal kalau sampai di atas 500 akan sangat bagus,” ujar Nasir.
Merger Perguruan Tinggi Mohamad Nasir
