Jenderal Gatot Dilarang Buat Keputusan Strategis dan Mutasi Perwira Tinggi

Jakarta - Diakhir pergantian Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis termasuk mutasi para perwira tinggi TNI.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengatakan, karena sudah ada surat resmi dari Presiden Jokowi tentang pemberhentian Panglima TNI, maka sebaiknya Jenderal Gatot mulai menyiapkan memo serah terima jabatan.

"Dan tidak membuat keputusan-keputusan strategis di akhir masa jabatannya termasuk melakukan mutasi para perwira tingginya," kata TB Hasanuddin, melalui pesan singkatnya, Jakarta, Selasa (5/12).

Sebaiknya, lanjut TB Hasanuddin, kebijakan mutasi para perwira tinggi di jajaran TNI dilakukan oleh Panglima TNI yang baru.

"Mutasi para perwira tinggi sebaiknya dilakukan oleh panglima baru agar suasana kondusif akan lebih tercipta," tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerahkan secara langsung surat pergantian Panglima TNI kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12).

Fadli menegaskan, Presiden Jokowi hanya menyampaikan satu nama terkait calon Panglima TNI, yakni Marsekal Hadi Tjahjanto.

"Saya menerima Mensesneg Prof Praktikno, yang menyampaikan surat dari presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, juga rencana untuk pengangkatan atau pergantian kepada Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai panglima TNI yang baru," kata Fadli.

KEYWORD :

Panglima TNI Gatot Nurmantyo Marsekal Hadi Tjahjanto

KPK Sebut RKUHP Tak Sinkron dengan Kerja Penyadapan dan Penyelidik

Kejagung Jemput Paksa Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief

DPR Akan Panggil Kemenbud Bahas Penetapan Hari Kebudayaan Nasional

Darwin Nunez di Ambang Pintu Keluar Anfield

Komisi II Minta Kemendagri Segera Susun Cetak Biru Peta Besar Wilayah Indonesia

7 Pertanyaan Sepele yang Bisa Bikin Pria Jadi Ilfil

Tampil Menggoda dengan Riasan Sensual

KPK Periksa Direktur Keuangan PT ASDP Terkait Korupsi