Ketua Tim kunjungan spesifik BURT DPR Elva Hartati menyerahkan cindramata kepada Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Pemprov Sumatera Barat Yulitar di Padang (Foto: Humas DPR)
Padang - Rencana pembangunan Gedung DPR RI yang akan dimulai tahun depan menjadi isu utama kunjungan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR ke Provinsi Sumatera Barat.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim kunjungan spesifik BURT DPR Elva Hartati saat melakukan sosilisasi Rencana Strategis (Renstra) DPR RI tahun 2014-2019. Hadir dalam acara ini sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan jajaran Pemprov. Sumatera Barat di Padang, Rabu (25/10).Menurut Elva, penting dan mendesaknya pembangunan Gedung DPR sebab Gedung kantor anggota (Nusantara I) sudah melebihi daya tampung. Kapasitas sesuai rencana hanya 800 orang, kini dihuni lebih dari 3.000 orang.Untuk itu politisi PDI Perjuangan ini melakukan sosialisasi dengan mendatangi ke provinsi- provinsi, dan melakukan pertemuan dengan akademisi, LSM, ormas Muhamadiyah yang merupakan ujung tombak penyampai aspirasi kepada masyarakat. Diharapkan masyarakatnantinya tidak berfikir negatif kepada DPR dan percaya dengan pembangunan gedung tersebut.
Baca juga :
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
"Untuk itu pula, masyarakat diharapkan bisa mendukung. Apalagi pembangunan gedung itu akan kita serahkan semua kepada pemerintah yakni Kementerian PUPR, mulai dari desain maupun anggaran," jelasnya dengan menambahkan bahwa pembangunan akan dilakukan tahun depan, dan anggarannya sudah disetujui Menteri Keuangan.Hal yang sama Anggota BURT dari F-PDIP Rendy M Affandy Lamadjido, meski pembangunan Gedung DPR bukanlah hal yang mutlak, namun kodisi gedung Nusantara I sudah tidak bisa menampung beban, mestinya hanya untuk 800-1500 orang, namun sudah mencapai 3.000 orang. Belum lagi banyak tamu yang datang, sejumlah staf dan tenaga ahli serta dokumen seberat 2 sampai 3 Kg.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
Warta DPR BURT DPR