Minta Bantuan Jokowi, Pansus DPR: Awas Kualat KPK

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar mematuhi aturan yang berlaku di tanah air. Hal itu terkait sikap KPK yang meminta perlindungan kepada Presiden Jokowi atas Pansus Hak Anket KPK.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK, Dossy Iskandar mengatakan, tidak benar jika lembaga anti rasuah itu meminta Presiden Jokowi untuk mengintervensi Pansus Angket KPK.

"Tapi kalau kemudian ada upaya dekonstruksi DPR, jangan sampai kualat KPK karena DPR dibentuk dengan UUD," kata Dossy, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/6).

Sebab, kata Dossy, pembentukan Pansus Angket KPK sudah sesuai dengan konstitusi. Sehingga, jika KPK sebatas konsultasi dengan Presiden Jokowi tidak menjadi masalah.

"Pansus hak angket itu proses ketatanegaraan. Jadi harus hadiri saja dengan baik," tegas politikus Partai Hanura itu.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap Presiden Jokowi menolak hak angket KPK. Sebab, hingga saat ini Presiden Jokowi belum menyatakan sikap terkait pembentukan Pansus tersebut.

"KPK kan enggak harus lapor ke Presiden, tapi Presiden pasti mengamati. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap," kata Agus, Sabtu (10/6).

KEYWORD :

Angket KPK Pansus Angket KPK Kasus e-KTP

Horor! Ribuan Lebah Serbu Wilayah Israel, Serang Bandara hingga Pesawat

Wanita di China Lempar Uang Setara Rp2,5 Miliar dari Balkon Apartemen

Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Pembegalan Anggota Damkar di Jakut

Tak Sengaja Tertangkap, Para Nelayan Berusaha Melepas Kembali Paus ke Laut

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini