Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memastikan ketersediaan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini mencukupi.
Tantangan penanganan bencana, menurutnya, lebih terletak pada percepatan distribusi bantuan agar dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit diakses.
Marwan mengatakan pemerintah telah menyiapkan stok bantuan di sejumlah titik, termasuk Labuan Bajo dan lokasi-lokasi pengungsian di beberapa kabupaten. Selain itu, masih tersedia bantuan yang berada di Halim untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama masa tanggap darurat.
“Dari sisi kebutuhan masyarakat, stoknya sudah memadai, selain yang ada di lokasi, baik Labuan Bajo maupun di titik-titik beberapa pengungsian, beberapa kabupaten ini, sudah memadai. Tinggal bagaimana memaksimalkan distribusi,” kata Marwan saat ditemui di Posko Utama Penanganan Darurat Bencana di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Minggu, 23 Agustus 2026.
Menurut Marwan, kondisi geografis NTT menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Karena itu, ia meminta masyarakat tetap bersabar sembari pemerintah mengoptimalkan berbagai cara untuk menjangkau wilayah yang aksesnya terbatas.
Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses distribusi bantuan, termasuk memanfaatkan kendaraan roda dua untuk mengantarkan logistik ke wilayah yang tidak dapat dijangkau kendaraan berukuran besar.
“Kami dapat juga penjelasan tadi bahwa lokasi yang sulit dijangkau ini, pemerintah sudah mengambil langkah melibatkan masyarakat. Bahkan diantar lewat sepeda motor, melibatkan masyarakat, bukan saja pemerintah,” tutur legislator Fraksi PKB tersebut.
Marwan berharap optimalisasi distribusi tersebut dapat mempercepat penanganan masyarakat terdampak sehingga masa tanggap darurat dapat segera dilalui. Selanjutnya, masyarakat diharapkan dapat memasuki tahapan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
“Mudah-mudahan dengan sigapnya pemerintah yang dikoordinasikan oleh Pak Kepala BNPB ini, mudah-mudahan masyarakat tertangani dengan baik dan segera pulih,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan, tantangan distribusi bantuan di NTT antara lain disebabkan lokasi pengungsian yang tersebar di berbagai titik. Kondisi geografis tersebut membuat penyaluran bantuan membutuhkan waktu, meski pemerintah terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara bertahap.
“Tetapi kami secara perlahan, secara menyeluruh, secara bertahap, ini kami layani untuk kebutuhan logistik,” jelas Suharyanto.
Untuk memperluas jangkauan distribusi, BNPB mengerahkan berbagai moda transportasi, termasuk kendaraan roda dua untuk menjangkau wilayah yang tidak dapat dilalui kendaraan besar. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memastikan masyarakat yang masih mengungsi secara mandiri karena khawatir kembali ke rumah tetap memperoleh kebutuhan logistik.
“Di samping jalur udara, kami juga mengerahkan sepeda motor. Ojek-ojek ini mengambil logistik di posko, kemudian kami libatkan untuk masuk ke lokasi-lokasi terdampak, supaya tidak ada lagi masyarakat yang mengungsi secara mandiri karena takut pulang ke rumahnya,” pungkasnya.
BNPB mencatat hingga saat ini telah menyalurkan 954 ton logistik. Sebanyak 651,4 ton di antaranya didistribusikan dari Labuan Bajo ke sejumlah lokasi terdampak, sementara lebih dari 300 ton lainnya disalurkan melalui Maumere.
Suharyanto menegaskan distribusi logistik akan terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, terutama di tengah kondisi wilayah yang tersebar dan masih terdapat sejumlah lokasi dengan akses terbatas.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi VIII DPR Gempa Bumi NTT Bantuan Bencana Distribusi Bantuan
