Aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta, Indonesia.
Jakarta, Jurnas.com - Rangkaian unjuk rasa yang berujung kerusuhan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada 25 Agustus hingga 9 September 2025 lalu. Aksi tersebut awalnya dipicu oleh protes terhadap pemberian tunjangan bagi anggota DPR RI yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Kemarahan publik juga dipicu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah. Selain itu, masyarakat menyoroti kesenjangan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, serta kinerja pemerintah dalam menangani berbagai persoalan tersebut.
Aksi demonstrasi kemudian berkembang menjadi kerusuhan. Sejumlah rumah anggota DPR RI dan pejabat negara didatangi massa.
Peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Disebutkan enam orang meninggal dunia, sementara ribuan orang ditahan dan ratusan lainnya mengalami luka. Tekanan publik juga mendorong pemerintah dan DPR melakukan sejumlah perubahan kebijakan, termasuk terkait tunjangan anggota DPR RI.
Di tengah rangkaian demonstrasi tersebut, muncul tudingan mengenai dugaan keterlibatan pihak asing dalam mendukung gerakan masyarakat sipil di Indonesia. Salah satu nama yang disebut adalah Open Society Foundations (OSF), organisasi yang didirikan oleh miliarder George Soros.
Analis asal Swiss, Angelo Giuliano, dalam wawancara dengan media Rusia Sputnik pada 1 September 2025, menyinggung dugaan dukungan OSF terhadap kelompok masyarakat sipil di Indonesia.
Menurut Giuliano, OSF telah beroperasi secara global sejak 1990-an dan mengucurkan dana dalam jumlah besar untuk berbagai organisasi. Ia juga menyebut adanya dukungan terhadap sejumlah kelompok di Indonesia, termasuk TIFA.
Sorotan terhadap Yayasan Kurawal
OSF melalui sejumlah lembaga lokal juga dikaitkan dengan Yayasan Kurawal. Lembaga tersebut disebut meluncurkan Dana Cepat Tanggap Darurat (DCTD) untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dalam menyuarakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak demokratis.
Penulis The China Trilogy, Jeff J. Brown, juga menilai aksi demonstrasi di Indonesia memiliki pola yang disebutnya mirip dengan gerakan protes di Serbia. Ia mengaitkan fenomena tersebut dengan dugaan kepentingan negara-negara Barat dalam perubahan politik di sejumlah negara.
Isu mengenai kemungkinan campur tangan asing juga pernah disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono. Ia menilai kerusuhan di Kompleks DPR RI pada 25 dan 28 Agustus 2025 tidak sepenuhnya disebabkan faktor internal.
Pada 26 September 2025, pemerhati sosial Aditya Setiawan juga menyoroti dugaan manipulasi momentum demonstrasi oleh jaringan asing untuk mengguncang stabilitas nasional.
Ia menyebut adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan jaringan internasional, termasuk OSF, dalam pendanaan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia.
Menurut Aditya, dana tersebut diduga disalurkan melalui Yayasan Kurawal kepada sejumlah organisasi lokal, di antaranya Komite Politik Social Movement Institute dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
Klaim Aliran Dana Ratusan Miliar
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia Nababan, dalam unggahan @UltaUltimatum pada 26 April 2026, menyebut adanya aliran dana dari OSF kepada Kurawal selama periode 2019-2024.
Ia menyebut nilai dana tersebut mencapai 6,19 juta dolar AS atau sekitar Rp106 miliar. Selain Kurawal, sejumlah lembaga lain seperti CELIOS dan LBHM juga disebut menerima pendanaan dari OSF.
Menurut Nababan, informasi mengenai pendanaan tersebut tersedia secara terbuka di laman OSF.
Ia menilai pendanaan organisasi masyarakat sipil oleh lembaga asing perlu menjadi perhatian apabila digunakan untuk mendorong agenda yang berpotensi memengaruhi sistem nilai dan kebijakan di Indonesia.
Nababan juga mengaitkan sosok Soros dengan peristiwa Black Wednesday pada 1992, ketika pound sterling mengalami tekanan hebat dan Inggris akhirnya keluar dari mekanisme nilai tukar Eropa.
Ia menilai pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan mengapa aktivitas dan pengaruh jaringan Soros perlu mendapat perhatian.
Nababan juga mengkritik gagasan yang menurutnya terlalu menekankan kebebasan individu dan nilai-nilai universal tanpa mempertimbangkan karakter serta kepentingan nasional masing-masing negara.
Kurawal Minta Pemerintah Bentuk TGPF
Tudingan mengenai keterlibatan pihak asing tersebut mendapat respons dari Kurawal Foundation. Melalui tulisan di laman blognya pada 29 September 2025, Kurawal justru mendesak pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengungkap secara terbuka fakta di balik rangkaian demonstrasi dan kerusuhan.
Kurawal menilai pembungkaman terhadap warga bukan merupakan bentuk penegakan hukum. Lembaga tersebut juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah membentuk TGPF untuk mengusut sejumlah kasus besar, termasuk kerusuhan Mei 1998 dan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.
Pada Desember 2025, kembali muncul tudingan mengenai potensi intervensi jaringan Soros dalam berbagai gerakan politik di sejumlah negara. Soros kerap dikaitkan dengan gerakan yang dikenal sebagai Color Revolution, termasuk Revolusi Oranye di Ukraina dan Revolusi Mawar di Georgia.
Namun, tudingan mengenai adanya operasi atau intervensi asing dalam demonstrasi Indonesia tetap menjadi isu yang diperdebatkan dan membutuhkan pembuktian berdasarkan fakta serta data yang dapat diverifikasi.
Di tengah berbagai tudingan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan, dan stabilitas sosial Indonesia.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Unjuk Rasa Demo Indonesia Open Society Foundations George Soros
