Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong pemerintah menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoordinasikan pengumpulan data ancaman dan potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan beriringan dengan puncak musim kemarau tahun 2026.
Menurut Alex, data yang akurat menjadi kunci dalam menyusun langkah antisipasi yang komprehensif sekaligus memudahkan DPR menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap upaya mitigasi pemerintah.
“Data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi,” kata Alex dalam keterangannya, Rabu (29/7).
Pernyataan itu disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pemerintah dalam rapat terbatas pada Selasa (28/7) untuk menyiapkan langkah menghadapi musim kemarau yang beriringan dengan fenomena El Nino.
Berdasarkan proyeksi BMKG, puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung pada Juli hingga September 2026. Pada Juli, puncak kemarau terjadi di 83 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 12,26 persen wilayah daratan Indonesia. Angka tersebut meningkat menjadi 369 ZOM atau 48,84 persen pada Agustus, kemudian 169 ZOM atau 25,41 persen pada September.
Alex menilai karakteristik ancaman di setiap daerah berbeda sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi.
“Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hampir setiap tahun terjadi di sejumlah daerah seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Menurut Alex, Kementerian Kehutanan sebagai sektor utama penanganan karhutla harus mampu menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif agar tragedi tahun lalu yang merenggut nyawa personel Manggala Agni serta anggota TNI dan Polri saat bertugas memadamkan api tidak kembali terulang.
“Nyaris setiap tahun karhutla jadi peristiwa berulang di tujuh provinsi itu. Kementerian Kehutanan tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun,” tegasnya.
Alex juga menyoroti keterbatasan perlengkapan pelindung diri bagi petugas di lapangan serta sulitnya medan pemadaman yang berada di kawasan hutan.
“Sepantasnya kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa,” katanya.
Selain mitigasi bencana, Alex meminta Kementerian Pertanian menggandeng pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah antisipasi sesuai karakteristik dan kearifan lokal masing-masing wilayah.
Ia menilai kepala daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayahnya, sehingga masukan dari daerah harus menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan menghadapi El Nino.
“Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras,” ujar Alex.
BMKG sebelumnya memproyeksikan peluang terjadinya El Nino dengan kategori sangat kuat mencapai 75 persen dan diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026. Fenomena tersebut berpotensi menurunkan curah hujan, membuat udara lebih kering, serta memperpanjang musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi IV Alex Indra Lukman El Nino mitigasi bencana Politikus PDIP
