Rabu, 15/07/2026 13:09 WIB

ULN Pemerintah Bulan Mei 2026 Tumbuh 3,7 Persen





Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu

Illustrasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat melemah. (Foto istimewa)

Jakarta, Jurnas.com - Hingga Mei 2026 ini, Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia tumbuh sebesar 2,1 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 444,4 miliar dolar AS, dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,9 persen.

Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI), menilai posisi ULN pada Mei 2026 tetap terjaga, meski sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2026 sebesar 2,0 persen (yoy).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, menyampaikan perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.

ULN pemerintah pada Mei 2026 sebesar 217,3 miliar dolar AS atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan April 2026.

Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga, di tengah pembayaran neto pinjaman luar negeri pemerintah yang jatuh tempo.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6 persen); jasa pendidikan (16,2 persen); konstruksi (11,5 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen). Hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah menyatakan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

KEYWORD :

Bank Indonesia Utang Luar Negeri Pemerintah




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :