Pemerintah Diminta Bubarkan HTI Lewat Perppu

Jakarta - Pemerintah disarankan untuk membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pemerintah dapat menggunakan Perppu dalam pembubaran HTI. Sebab, pemerintah dapat menerbitkan Perppu jika sudah dalam keadaan mendesak.

"Perppu itu kewenangan pemerintah, dimana ada hal kegentingan yang memaksa maka pemerintah dapat mengeluarkan Perppu," kata Agus, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/5).

Kata Agus, Perppu dapat berlaku semenjak diterbitkan sampai dikirim dan dibahas oleh DPR dalam satu kali masa sidang. Menurutnya, DPR akan mendukung langkah pemerintah.

"Setelah dibahas, apakah disetujui maka langsung UU, kalau tidak disetujui, maka Perppu itu gugur dan kembali ke UU yang lama," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menatakan, Kejaksaan Agung menyarankan agar diterbitkan Perppu untuk mempercepat upaya pembubaran HTI. Sebab, upaya pemerintah membubarkan HTI melalui gugatan di pengadilan akan memakan waktu yang cukup lama.

KEYWORD :

Ormas Anti Pancasila HTI UU Ormas

Kusnadi Merasa Ditipu Penyidik KPK Rossa Sebelum Tiga Ponsel Disita

Rudianto Lallo Sebut SP3 Kasus Kematian Mahasiswa UKI Terlalu Prematur

Antony Akan Tetap Dijual United Musim Depan

Kementerian Ekraf Diminta Siapkan Agenda Khusus Lindungi Industri Kreatif

Mempertahankan Humor di Rumah Tangga, Kunci Harmoni yang Sering Terlupa

Ini Alasan Orang Dewasa Masih Suka Baca Buku Dongeng

Pahamilah Arti Tangisan Wanitamu, Sebelum Menyesal

Ungkapkan Cinta dengan Cara Unik, Biar Lebih Berkesan!