Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Foto Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Pendiri OM Institute Okky Puspa Madasari menyebut bahwa pernyataan ‘presiden boleh memihak dan boleh ikut kampanye’ yang disampaikan Presiden Joko Widodo semakin menegaskan, bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu bermain di Pilpres 2024.
Menurut Okky, sejak awal dirinya tidak percaya bahwa seorang presiden akan netral di Pilpres 2024. Hal ini karena melihat gelagat Jokowi yang berupaya keras memuluskan keluarganya mengambil posisis penting di pemerintahan atau di ruang-ruang politik.
Dia menjelaskan, keberpihakan Jokowi terhadap paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 tidak lain untuk melanggengkan kekuasaan. Jokowi dinilai memiliki grand design yang telah direncanakan sejak jauh-jauh hari.
“Grand design Jokowi adalah untuk melanggengkan kekuasaan dengan demikian dia bisa mengontrol pengusaha dia bisa mengontrol siapa yang bisa memegang tambang-tambang di daerah ada,” kata Okky Madasari dalam diskusi daring bertajuk `Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral?` pada Rabu 24 Januari 2024 malam.
Okky Madasari menambahkan, tujuan Jokowi bermain di Pilpres 2024 yaitu untuk mengamankan kepentingannya serta mencapai grand design sudah disiapkan. Untuk mencapai grand design itu, kata Okky Madasari, sudah pasti dibutuhkan strategi-strategi yang matang.
“Kalau dari keilmuan saya sebagai aktivis dan akademisi, dia harus mengontrol kesadaran orang lewat produksi pengetahuan, publikasi narasi kebohongan mitos, kalau dari perspektifnya hukumnya dia harus bisa tahu cara untuk mengamankan UU nya, apakah dengan nanti judicial review ke MK,” ucapnya.
Kemudian dari sisi politik, Jokowi bisa melemahkan kelompok oposisi agar semua kepentingannya bisa berjalan mulus. Tujuan utamanya, kata Okky, untuk melanggengkan kekuasaan atau membangun dinasti politik.
“Karena dengan kekuasaan artinya dia punya power untuk mengontrol semuanya,” tuturnya.
Kegiatan Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? digelar Forum Intelektual Muda dengan menghadirkan Aktivis YLBHI Patra M Zen, Pendiri OM Institute Okky Madasari, CEO Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta dan Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah.
Co Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan, diskusi ini merupakan upaya membangun kesadaran kelompok intelektual terhadap sikap kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya pelemahan demokrasi. Dia melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan keluarga pribadinya ketimbang membangun bangsa dan negara.
“Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden dan menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu. Hanya saja, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Jokowi menyatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-cawapres) Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Sontak pernyataan presiden ini mendapatkan respons yang beragam dari berbagai tokoh dan masyarakat. Banyak yang menilai, pernyataan Jokowi ini semakin menegaskan keberpihakan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
KEYWORD :Pemilu 2024 Dinasti Politik Presiden Jokowi Presiden Boleh Berpihak
