Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Foto: Istimewa).
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai dalam menyusun pembahasan keuangan haji seharusnya memiliki satu pola yang disepakati bersama.
Pola tersebut mengacu kepada tingkat kenaikan setiap komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahun. Kemudian juga membandingkan setiap rincian komponen BPIH yang dapat dilakukan efisiensi. Sehingga, dalam pembahasan keuangan haji, BPIH dapat mengedepankan angka objektif bukan hanya asumsi.
“Apalagi kalau masing-masing di antara kita enggak punya dasarnya, hanya menggunakan angka-angka asumsi juga. Kalau menggunakan angka-angka asumsi bisa saja saya mengatakan bahwa kalau tadi PKS pengennya (BPIH) Rp91 juta kalau saya pengennya Rp50 juta gimana coba? Jadi kita jangan pakai angka-angka asumsi tetapi yang harus kita kedepankan adalah bagaimana angka objektifnya dan pada titik mana yang memang dinilai kita berbeda, lalu kita cari argumen-argumen yang bisa mendukung kepada titik temu itu,” tegasnya dalam keterangan resmi dikutip, Kamis (23/11).
Hal yang sama diutarakannya dalam Rapat Panja Usulan BPIH Komisi VIII di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, kemarin.
Sehingga menurutnya pembahasan selanjutnya sebaiknya membahas mengenai komponen-komponen BPIH yang belum mencapai titik temu dengan membandingkan draf usulan tersebut.
“Jadi tinggal nanti kita sisir saja mana yang memang kita harus dicarikan, tapi semua tentu harus berdasarkan atas argumen data yang kuat,” terangnya.
Warta DPR Komisi VIII Ace Hasan Syadzily BPIH haji
