Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi (Foto: Youtube)
Jakarta, Jurnas.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyampaikan pernyataan sikap terhadap upaya merebut PGRI oleh sekelompok oknum secara paksa, yang terjadi beberapa waktu lalu.
Dalam Rakornas yang digelar pada Selasa (22/11) kemarin, PGRI menegaskan bahwa organisasi guru itu saat ini tetap solid di bawah kepemimpinan Unifah Rosyidi, Ketua Umum PGRI yang terpilih dari Kongres PGRI XXII Tahun 2019-2024, dan mengantongi SK Kemenkumham: AHU-0001597.AH.01.08. Tahun 2023.
"Dengan demikian, SK Kemenkumham yang digembar-gemborkan sebagai legalitas organisasi oleh sekelompok oknum yang beberapa waktu lalu menduduki kantor PB PGRI secara paksa, tidak sah dan tidak berlaku," tegas Unifah di Jakarta.
Sekelompok oknum pengurus daerah yang terlibat ialah Ketua dan Sekretaris PGRI Jawa Timur, Ketua PGRI Sumatera Utara, Ketua PGRI Riau, mantan Ketua dan Bendahara PGRI NTT, serta didukung oleh sejumlah oknum Pengurus Besar PGRI yang sebelumnya telah dicopot.
"Setelah itu oknum Pengurus Besar yang diberhentikan ini semakin berani mendaklarasikan diri untuk kepengurusan ganda. Mereka mengirimkan surat-surat ke daerah yang ditandatangani oleh mantan sekjen dan mantan ketua yang telah diberhentikan," ungkap Unifah.
Adapun terkait Kongres Luar Biasa (KLB) yang menjadi dasar para oknum ingin merebuut PGRI, menurut Unifah cacat hukum. Pasalnya, tidak satupun unsur penyelenggaraan KLB dalam ART PGRI Pasal 63 ayat 2 terpenuhi.
"Dualisme di kepengurusan PB PGRI itu tidak pernah ada, kalaupun ada yang pernah mengaku sebagai PB PGRI itu hanyalah klaim sepihak dari segelintir oknum PB yang telah diberhentikan dan oknum daerah yang dibekukan kepengurusannya sesuai mekanisme yang berlaku di PB PGRI," tutup dia.
Gus Imin Pastikan Rakornas PKB Tak Bahas Pilpres
PGRI Dualisme Unifah Rosyidi Rakornas
