Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi. (Foto: Dok. Humas Fraksi PKS)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy menyoal beberapa pembahasan dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/11). Salah satunya persiapan Kejagung dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.
“Raker Komisi III dengan Jaksa Agung hari ini banyak membahas persiapan kejaksaan dalam menghadapi Pemilu 2024 nanti,” ungkapnya.
Bukan tanpa alasan, menurut Sekjen PKS ini, hal ini penting dibahas karena kejaksaan adalah bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penegakan hukum pemilu.
“Saya mengapresiasi kesiapan Kejaksaan dalam menghadapi Pemilu nanti. Proses di Gakumdu sepertinya sudah dipersiapkan dan dikoordinasikan dengan baik,” tegasnya.
Untuk menjaga independensi dan kelancaran proses Pemilu, kata Habib Aboe, Jaksa Agung harus memerintahkan kepada jajaran tindak pidana khusus dan jajaran intelijen untuk menunda proses pemeriksaan baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan terhadap penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilu/pemilihan.
Hal itu sejak ditetapkannya dalam pencalonan sampai selesainya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan pemilu/pemilihan.
“Di Raker tadi saya mempertanyakan, persoalan hukum ini mulai muncul bukan hanya kepada para calon. Namun juga pada para pendukungnya. Apakah kebijakan Kejagung ini berlaku juga untuk para pendukung peserta pemilu, atau hanya sebatas peserta Pemilu aja ? Hal ini tentunya, perlu diperhatikan juga oleh jaksa Agung,” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Selatan ini.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi III Jaksa Agung Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi Pemilu 2024
