Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menyoroti bentrokan warga Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng), dengan aparat kepolisian saat peristiwa demo terkait konflik perkebunan sawit.
Pemerintah pun diminta memperhatikan tuntutan warga yang berdemo lantaran tak juga memperoleh haknya mendapat plasma dari perusahaan yang mendapat izin pemanfaatan lahan di kawasan tersebut.
Bentrokan antara warga dan polisi terjadi di kawasan kebun sawit PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, pada Sabtu (7/10) lalu.
Buntut bentrokan ini, seorang warga tewas dan dua lainnya kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena kondisi kritis diduga akibat timah panas yang dilancarkan oleh oknum polisi.
“Setelah di Pulau Rempang, kini terjadi lagi bentrok aparat dengan warga saat demonstrasi. Ini suatu hal yang sangat disesalkan, apalagi sampai ada korban jiwa yang meninggal. Penting bagi aparat kepolisian untuk menjalankan tugas mereka dengan profesional dan menghormati hak asasi manusia,” kata Daniel Johan dalam keterangan persnya.
Kejadian bermula saat warga menggelar aksi demo di perkebunan HMBP yang menuntut pemenuhan janji 20 persen kebun plasma dan kawasan hutan di luar Hak Guna Usaha (HGU). Polisi pun turut menjaga aksi tersebut, hingga akhirnya terjadi bentrokan dalam penanganan demo warga.
Daniel pun meminta Pemerintah memperhatikan tuntutan warga mengenai kewajiban yang harus diberikan oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) sebagai pihak yang mendapat izin pemanfaatan lahan.
Adapun tuntutan warga adalah pemenuhan janji dari PT HMBP sebagai pemegang izin HGU terhadap kewajiban menyediakan kebun Plasma sebanyak 20 persen bagi warga setempat. Namun hingga puluhan tahun, kewajiban tersebut tidak juga direalisasikan sehingga membuat warga geram dan melakukan demo di kebun sawit PT HMBP.
“Masalah ini terjadi karena pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya kepada warga. Keengganan perusahaan menjalankan plasma 20 persen menjadi pemantik dan pemicu konflik sosial dengan masyarakat setempat," sebut Politisi Fraksi PKB ini.
Lanjutnya, Ia berharap agar Pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan konflik yang berkelanjutan itu. Apalagi, kata Daniel, masalah antara PT HMBP dan warga sudah berlangsung lama.
“Puluhan tahun masyarakat di sana menuntut haknya, tapi tidak juga didengar. Ini artinya sudah ada pengabaian yang sengaja. Dan kalau peringatan Pemda saja juga tidak didengar, artinya Pemerintah Pusat harus turun untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Daniel juga meminta Pemerintah bersikap tegas mengingat akibat pelanggaran yang dilakukan pihak perusahaan, masyarakat banyak menjadi korban.
“Cabut saja HGU-nya kalau tidak memenuhi plasma dan peraturan yang ada. Pemerintah harus memperhatikan tuntutan rakyat. Jangan sampai demi keuntungan perusahaan, warga yang dirugikan,” tutur Daniel.
DPR berharap penyelesaian penyebab konflik lahan perkebunan ini dapat mengakhiri masalah antara warga Seruyan dan perusahaan. Dengan begitu, kata Daniel, tidak ada lagi warga yang menjadi korban.
“Kita berharap konflik seperti ini tidak perlu terulang kembali, dan diperlukan jalan keluar terbaik dengan mengutamakan kepentingan warga. Terutama karena tuntutan warga sudah diperjuangkan sejak lama,” ucap Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I itu.
Terkait unsur represif aparat, Daniel meminta agar ada penyelidikan secara menyeluruh. Ia juga mengingatkan pihak kepolisian untuk mengedepankan unsur humanis saat berhadapan dengan warga. “Selain itu Pemerintah atau perusahaan yang terlibat juga perlu berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan dan memahami tanggung jawab sosial,” tegas Daniel.
Selain itu, pihak kepolisian juga diharapkan kedepannya untuk memastikan pengamanan setiap demo warga dilakukan dengan cara yang tegas namun tetap bijaksana dan adil. Daniel meminta aparat memprioritaskan penyelesaian konflik dengan cara musyawarah.
"Kedepannya penting juga untuk mengambil langkah-langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Dialog dengan masyarakat dan pemahaman terhadap masalah yang mendasari demo perlu ditingkatkan. Harus diingat, tugas aparat kepolisian adalah mengayomi dan melindungi masyarakat, jangan justru ada oknum yang dijadikan alat untuk menekan masyarakat. Polisi harus bisa menjadi penengah atau menjembatani bila ada masalah,” tutup Daniel.
KEYWORD :Komisi IV DPR Warga Demo Sawit Tuntutan Warga Seruyan Pemerintah Diminta Turun Hutan Tanaman Ind
