Sengketa Freeport, Ini Kelemahan Pemerintah

Jakarta - Sengketa Freeport dengan pemerintah soal status kontrak dan larangan ekspor konsentrat dinilai memiliki kelemahan. Dimana, kelemahan pemerintah dalam konsistensi Undang-Undang (UU).

Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo, dalam sebuah diskusi bertajuk "Freeport: Kebijakan Pemerintah dan Ancaman Koorporasi", di Pressroom DPR, Jakarta, Kamis (23/2).

Menurutnya, Komisi VII berpendapat jangan sampai pemerintah mensiasati UU yang sudah ada. "Kita punya keunggulan ESDM sumber daya alam, tapi kelemahan dalam konsistensi dalam UU," kata Harry.

Meski demikian, kata Harry, apapun yang sudah ditempuh pemerintah meski didukung. Ia meminta, agar tidak mengingkari spirit UU dan hilirisasi dengan pembangunan smelter.

"Dari sisi nasionlsime pemerintah harus waspada, pemerintah harus punya cadangan antisipasi resiko. Tuntutan yang nggak bisa terima Freeport yakni tidak mau ikuti peraturan perpajakan dan pembangungan smelter dan divestasi saham 51 persen," tegasnya.

KEYWORD :

PT Freeport Indonesia Sengketa Freeport

Fahri Hamzah Sambut Positif President Club: Ikhtiar Prabowo Satukan Elit Indonesia

SYL Pakai Uang Kementan Rp 360 Juta Beli Sapi Kurban

Jokowi Pastikan Pilkada Serentak 2024 Digelar Sesuai Jadwal

Gazalba Saleh Jalani Sidang Perdana Kasus Gratifikasi dan TPPU

Cak Imin: PKB buka pintu koalisi untuk Pilkada 2024

Agen Ancam Barcelona Tawarkan Roque ke Klub Lain

KPK Tetapkan Mantan Ketua DPD Gerindra Malut Tersangka

Jumlah Pengangguran di Indonesia Turun jadi 7,2 Juta Orang