Marlen Sitompul | Minggu, 19/02/2017 13:22 WIB
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto
Jakarta - Jatah kursi menteri dari partai koalisi pendukung kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta sebagai dua sisi mata uang koin yang berbeda.
Demikian diampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (
PDIP) Hasto Kristiyanto, kepada Jurnas.com, Jakarta, Minggu (19/2).
Kata Hasto, sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai koalisi pemerintah dalam kontestasi
Pilkada DKI Jakarta, sama sekali tidak mempengaruhi jatah kursi menteri di kabinet Jokowi.
"Saya kira itu dua hal yang terpisah, menteri itu hak prerogatif presiden, urusan Pilkada DKI urusan partai pendukung.
PDIP menghargai dan menghormati sistem presidensial," kata Hasto.
Ajakan
PDIP terhadap partai koalisi Jokowi untuk mendukung pasangan Ahok-Djarot, kata Hasto, hanya untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
"Tentu kita berharap kerjasama tingkat nasional dapat dijabarkan ditingkat provinsi. Karena kita berharap pemimpin DKI yang anti korupsi, pemimpin yang benar-benar siap kerja untuk warga Jakarta," tegas Hasto.
Sebelumnya, Ketua DPP Trimedya Panjaitan mengatakan, partai pendukung pemerintahan harus solid dalam memenangkan Ahok-Djarot dalam putaran kedua Pilkada DKI.
Apalagi, kata Trimedya, partai koalisi pemerintah telah mendapat jatah kursi menteri. "Kan di pemerintahan sama, menterinya sama-sama dapat, dipemerintahan DKI juga kami harap sama," kata Trimdya, dalam sebuah diskusi di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (18/2).
Hal itu menanggapi keputusan PAN yang menyatakan mendukung pasangan Anies-Sandi di putaran kedua
Pilkada DKI Jakarta. Alasannya, visi misi dan etika Ahok yang tidak sesuai dengan ideologi PAN.
KEYWORD :
Pilkada DKI Jakarta Partai Koalisi Jokowi PDIP
