BANYUASIN, Jurnas.com - Wakil Presiden (Wapres), Ma`ruf Amin menekankan agar anggaran yang memang dialokasikan untuk percepatan penurunan stunting agar diberi tanda khusus supaya tak disalahgunakan.
"Anggaran (penanganan stunting) itu yang ada di berbagai kementerian dan lembaga kita minta diberi tanda, sehingga anggaran yang ada di kementerian dan lembaga itu tidak boleh digunakan untuk yang lain," tegas Wapres Ma`ruf Amin di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (6/7).
Dengan begitu, anggaran yang telah dialokasikan tersebut bisa benar-benar efektif untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. "Sehingga betul-betul efektif untuk penurunan (stunting) bukan untuk hal yang diisinyalir," jelas apres Ma`ruf Amin
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan 43 persen program pembangunan sebagaimana laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berpotensi tidak optimal.
"Ini perlu saya ingatkan kepada semuanya baik pusat maupun daerah dalam penggunaan yang namanya anggaran, karena 43 persen itu bukan angka yang sedikit," kata Jokowi dalam pembukaan Rakornas pengawasan intern pemerintah tahun 2023, di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6).
Kondisi tersebut, kata Presiden Jokowi, karena cara penganggaran yang tidak benar.
Dia pun mengaku banyak menemukan kesalahan penganggaran yang dilakukan daerah dalam menjalankan program. Misalnya, anggaran pengentasan stunting sebesar Rp 10 miliar, yang mayoritas habis digunakan untuk perjalanan dinas, rapat dan sebagainya.
"Saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat Rp 10 miliar untuk stunting. Dicek, Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang untuk benar-benar beli telur itu enggak ada Rp 2 miliar. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini," kata Presiden Jokowi.
Seharusnya anggaran Rp 10 miliar untuk penanganan stunting, mayoritas digunakan untuk membeli barang konkret yang diberikan kepada mereka yang stunting. Sementara sisanya buat kegiatan penunjang
"Kalau Rp 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu Rp 2 miliar, yang untuk Rp 8 miliar itu ya untuk langsung telor, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting. Konkretnya kira-kira seperti itu," kata dia.
Sebagai tambahan, Wapres Ma`ruf Amin didampingi Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Herman Deru. dan Bupati Banyuasin Askolani, mengunjungi pembangunan perumahan Kampung KB Desa Rimba Balai Kecamatan Banyuasin III.
Kunjungan itu dilakukan usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke 30 tahun 2023 yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Kamis (6/7).
Pembangunan perumahan ini menyasar keluarga berisiko stunting yang telah didata dalam Pendataan Keluarga.
Menurut dia, dalam menangani stunting dilakukan intervensi sensitif maupun spesifik. Intervensi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk percepatan penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi seperti yang dilakukan pada pembangunan rumah di Kampung KB Desa Rimba Balai ini.
"Pertama tentu strategi kita untuk melakukan intervensi baik sensitif maupun spesifik, dan kemudian melakukan gerakan yang melibatkan semua pihak. Ya pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kemudian juga swasta untuk ikut bergerak kemudian juga perorangan-perorangan yang disebut orang tua asuh dan menggerakkan semua unsur termasuk generasi muda, ya remaja," jelas Wapres.
KEYWORD :Anggaran Penanganan Stunting Hasto Wardoyo Wapres Ma`ruf Amin
