IKN Nusantara (foto: ilustrasi rancangan)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi II DPR RI Riswan Tony mengkritisi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono terkait progres pembangunan di IKN Nusantara yang lamban. Ini diutarakan lantaran ratusan ribu hektare di IKN tak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan.
"Saya kaget tentang tanah tadi yang 256 ribu hektare. Pertanyaannya untuk apa? Kedua, terhadap pembangunan ini seperti tidak terarah Pak. Logikanya seperti yang dikatakan Ketua tadi, bahwasanya kalau sudah otorita Pak, itu otomatis menjadi rekan kerjanya Komisi II," kata Riswan dalam RDP Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/4).
Pada kesempatan itu, Politikus Golkar ini juga menyinggung belum adanya kantor Otorita IKN di sana. Dia menyebut Kepala IKN seharusnya berbicara spesifik dan tak mengawang.
"Jadi 256 ribu ini justru cuma master plan Pak. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting, bandara, lalu kalau ada pelabuhan-pelabuhan. Sedangkan yang lain-lain mengikuti. Kita tidak bisa paksakan apalagi otak kita berpikir bahwa Jakarta akan dipindahkan ke sana. Itu nggak mungkin Pak," kata Riswan.
Menurut dia, pembangunan kota administratif di IKN merupakan hal penting. Riswan meminta Bambang Susantono tak beranggapan keseluruhan DKI Jakarta pindah ke IKN.
"Jadi pikiran-pikiran seperti ini Pak, jangan kita bayangkan Jakarta mau pindah ke sana. Ini kan menakutkan semua karyawan dan sebagainya Tapi fokus kepada infrastruktur, misalnya kita Istana. Istana lalu dibuat jalan, untuk menuju ke sana apa? Jalan tol. Jalan tol prioritas, ada bandara, prioritas," kata dia.
Riswan kemudian menyinggung satu tahun IKN yang tak memiliki progres. Dia meminta jajaran Otorita IKN tak berpikir luas, tapi yang dibutuhkan untuk publik.
"Padahal kalau kita bangun Istana jadi Pak, 1 tahun. Saya yakin jadi, lalu buat kementerian, kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja. Dirjen juga bolak-balik saja. Jangan bayangkan semua karyawan pindah ke sana," ucapnya.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono sebelumnya menjelaskan progres pertanahan dan tata ruang kepada Komisi II DPR RI. Bambang menyebut dibutuhkan 256 ribu hektare untuk pembangunan IKN.
"Dari 256 ribu hektare itu seperti kita ketahui bersama, 65 persen atau hampir 2 per 3-nya akan berupa tropical forest atau hutan tropis. Jadi banyak bagian IKN akan dilakukan reforestasi atau penghutan kembali," kata Bambang.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi II IKN Riswan Tony Ibu Kota Nusantara
