Ketua Panja Minerba DPR, Syaikhul Islam Ali
Jakarta - Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Men-ESDM) Ignasius Jonan akan mengeluarkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara dalam waktu dekat, dikritik keras oleh anggota DPR.
IUPK sementara yang yang hanya berlaku paling lama enam bulan ke depan itu, menurut Ketua Pantia Kerja (Panja) Pengawasan Minerba Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali, tidak memunyai dasar hukum yang jelas. “IUPK sementara itu tidak ada dasar hukumnya! PP Nomor 1 Tahun 2017 yang baru diterbitkan oleh Pemerintah juga tidak menyebutkan sama sekali istilah IUPK sementara itu,” ujar politisi PKB itu di Jakarta, Selasa (31/1).Legislator asal Jawa Timur itu menuding bahwa penerbitan IUPK sementara hanya akal-akalan Pemerintah untuk memuluskan izin ekspor mineral PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan diterbitkannya IUPK sementara, maka perusahaan tambang termasuk Freeport akan memperoleh rekomendasi izin ekspor.Menteri ESDM Ignasius Jonan Syaikhul Islam Ali
