Logo Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). (Foto: via Al Jazeera)
JAKARTA, Jurnas.com - Turki menuduh Amerika Serikat (AS) menggertak sekutunya Arab Saudi setelah produsen OPEC+ mengumumkan pengurangan produksi minyak besar-besaran meskipun ada keberatan dari Amerika.
OPEC+ baru-baru ini mengumumkan akan memproduksi dua juta barel minyak lebih sedikit per hari mulai November, membatasi pasokan di pasar yang sudah ketat meskipun ada tekanan dari AS dan negara-negara lain untuk meningkatkan produksi.
Pekan lalu, Presiden AS Joe Biden mengatakan akan ada konsekuensi untuk hubungan AS dengan Arab Saudi setelah langkah OPEC+.
"Kami melihat ada negara yang mengancam Arab Saudi, terutama baru-baru ini. Penindasan ini tidak benar," kata Menteri Luar Negeri Mevlüt avuÅŸoÄŸlu pada konferensi pers di Turki selatan pada Jumat (21/10).
"Kami pikir tidak tepat bagi AS untuk menggunakannya sebagai elemen tekanan terhadap Arab Saudi atau negara lain dengan cara ini," sambungnya.
AS sangat ingin melihat Arab Saudi dan mitra OPEC memompa lebih banyak minyak untuk membantu menurunkan biaya bensin yang tinggi dan mengurangi tingkat inflasi AS tertinggi dalam 40 tahun.
Kartel OPEC yang dipimpin Riyadh dan kelompok tambahan 10 produsen minyak lainnya yang dipimpin oleh Rusia memutuskan untuk mengurangi produksi global bulan depan.
Langkah ini diperkirakan akan mengarah pada harga minyak yang lebih tinggi, yang akan membantu Rusia membayar perangnya di Ukraina.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan keputusan OPEC+ murni ekonomi dan diambil dengan suara bulat oleh negara-negara anggotanya.
Kerajaan itu juga membantah memihak atas invasi Rusia ke Ukraina yang didukung Barat, bersikeras bahwa pihaknya telah mempertahankan “posisi berprinsip” dalam mendukung hukum internasional.
Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, baru-baru ini mengatakan ia terkejut dengan tuduhan bahwa kerajaan itu berpihak pada Rusia dalam perangnya dengan Ukraina.
Sumber: Al Jazeera
KEYWORD :OPEC+ Perang Rusia dan Ukraina Turki Arab Saudi Amerika Serikat
