Nicolas Maduro (Foto: Reuters)
JAKARTA, Jurnas.com - Badan-badan keamanan negara Enezuela menggunakan penangkapan dan penyiksaan yang sewenang -wenang, yang mewakili kejahatan terhadap kemanusiaan, untuk menekan oposisi negara itu dalam sebuah rencana yang diarahkan oleh Presiden Nicolas Maduro.
Dikutip dari Reuters, hal ini menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diterbitkan pada Selasa (20/9).
Laporan tersebut, yang diproduksi oleh Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB di Venezuela, menemukan bahwa Kantor Umum Venezuela tentang Pengacara Militer (DGCIM) dan Layanan Intelijen Nasional Bolivarian (Sebin), menggunakan kekerasan berbasis seksual dan gender untuk menyiksa dan mempermalukan Tahanan sejak setidaknya 2014, dan terus melakukannya.
Perdana Menteri India Serukan Reformasi PBB
Temuan ini didasarkan pada 471 wawancara dengan para korban, anggota keluarga dan perwakilan hukum mereka, serta setidaknya 50 orang yang sebelumnya bekerja untuk DGCIM, Sebin atau entitas pemerintah lainnya.
Kementerian Komunikasi Venezuela tidak segera menanggapi permintaan komentar.
"Lawan pemerintah yang nyata atau yang dirasakan dan kerabat mereka menjadi sasaran penahanan yang melanggar hukum, diikuti oleh tindakan penyiksaan," kata laporan itu.
"Tahanan dapat dipukuli dengan benda tumpul dan tajam, sengatan listrik, dan pemberian paksa tinja dan muntah," tambahnya.
Berbagai sumber, termasuk mantan karyawan tinggi DGCIM dan angkatan bersenjata, dengan pengetahuan langsung tentang bagaimana keputusan tersebut dibuat, melaporkan bahwa Maduro menyampaikan perintah kepada Direktur DGCIM, Jenderal Ivan Hernandez Dala, melalui telepon.
Tahanan termasuk perwira militer yang dianggap berisiko karena rasa hormat yang mereka perintahkan dan yang lainnya diduga mengambil bagian dalam upaya kudeta, serta politisi oposisi, aktivis sosial, dan karyawan kelompok advokasi.
Saksi mata mengatakan kepada misi pencarian fakta bahwa kegiatan oleh Sebin dan DGCIM dimaksudkan untuk mencegah orang lain menentang partai yang berkuasa, kata laporan itu.
Misi pencarian fakta juga melaporkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia juga terjadi di bidang-bidang utama untuk penambangan karena pemerintah berupaya meningkatkan pendapatannya.
"Di negara bagian negara bagian Bolivar selatan aktor negara bagian dan non-negara telah melakukan berbagai pelanggaran dan kejahatan terhadap populasi lokal di daerah pertambangan emas," katanya.
Sumber: Reuters
KEYWORD :Venezuela PBB Penyiksaan Sewenang-wenang Oposisi
