Minggu, 19/05/2024 05:56 WIB

Pembobolan Data, Christina Aryani: DPR Siapkan Peta Jalan Keamanan Siber

Berikan sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali dan prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar, Christina Aryani. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi I DPR RI, Fraksi Partai Golkar Christina Aryani meminta semua pihak lebih waspada terhadap keamanan data pribadi maupun lembaga, karena pembobolan data pribadi di era digital sudah sering terjadi di Indonesia.

"Pengamanan dan pelindungan data harus diakui menjadi pekerjaan rumah yang perlu dipikirkan secara serius oleh pemerintah tidak terkecuali oleh pihak-pihak lain yang menghimpun data masyarakat, termasuk pihak swasta," ujar Christina Aryani kepada awak media di Jakarta, Senin (12/9/2022).

Kata Christina Aryani, fakta bahwa keamanan data di Indonesia rentan bobol harus kita akui. Kejadian kebocoran data bukan hanya terjadi satu dua kali tapi sudah teramat sering.

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini menyebut kejadian berulang-ulang ini bukan tidak menjadi perhatian DPR RI. Bahkan legislator di Komisi I DPR sudah berulang kali mendorong perlunya Peta Jalan untuk Keamanan Siber, namun sampai saat ini belum terlihat hasilnya.

"Bagi kami adanya peta jalan (roadmap) keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Jangan sampai terjadi seperti sekarang saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi, hal mana kami nilai amat tidak elok," tegas Christina.

Legislator Fraksi Partai Golkar dari Dapil Jakarta Pusat, Jakata Selatan, dan Luar Negeri ini menilai Peta jalan keamanan siber sangat mendesak, seperti halnya dengan dorongan DPR sebelumnya yang bisa melahirkan peta jalan keamanan laut.

"Pada akhirnya kami menganggap kejadian berulang peretasan data pribadi, baik yang terjadi pada data masyarakat maupun data pejabat negara menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Pelindungan Data Pribadi," jelasnya.

Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali dan atau prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat, akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik.

Di sisi lain, Christina Aryani menilai isu keamanan siber dan tentunya keamanan data yang belakangan ramai dibicarakan masyarakat memberikan optimisme pada DPR, betapa masyarakat mulai paham akan penting dan berharganya data pribadi, yang mana harus dijamin pelindungannya.

"Ini pertanda baik bangsa Indonesia terus beranjak naik kelas yang sejatinya juga harus diikuti dengan kerja keras pemerintah memastikan seluruh perangkatnya memiliki kesadaran yang sama dengan masyarakat kita," tuntas Christina Aryani.

KEYWORD :

Pembobolan Data Christina Aryani Komisi I DPR Keamanan Siber




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :