Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Mohammad Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci Rapat Penelaahan (Reviu) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2022 di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta, Kamis (11/8).
JAKARTA, Jurnas.com - Percepatan penurunan stunting merupakan program yang paling penting karena terkait pembangunan manusia Indonesia yang lebih berdaya saing di masa depan.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Mohammad Mahfud MD saat menjadi pembicara kunci Rapat Penelaahan (Reviu) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun Anggaran 2022 di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta, Kamis (11/8).
"Percepatan penurunan stunting ini program prioritas dari Bapak Presiden. Program paling penting," kata Mahfud yang juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanaan (Menkopolhukam) ini.
Lebih jauh Mahfud mengatakan pada 2045, Indonesia sudah maju dan merupakan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
"Visi Indonesia Emas 2045 dapat dicapai apabila sumber daya manusia (SDM) Indonesia unggul dalam persaingan global. Visi 2045 ini resmi, diatur dalam dua peraturan yakni tahun 2010 dan tahun 2016. Tahun 2045 Indonesia sudah maju," katanya
Menurut Mahfud, langkah BKKBN dengan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah startegis bagi Bangsa Indonesia. Sebab, jika SDM Indonesia lemah akibat stunting, maka Indonesia tidak akan bisa maju.
Untuk memastikan program tersebut berdampak dan penggunaan anggarannya akuntabel, maka pendekatannya tidak lagi boleh money follow function, tetapi harus money follow program, dan program harus follow impact atau result.
Sebagaimana diketahui, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN mendapatkan amanat sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkanya Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021-2024.
Peraturan badan tersebut memuat panduan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antar lintas sektor guna mencapat target penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Hal ini membutuhkan komitmen bersama dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Diharapkan stunting dapat menurun sebesar 3 persen per tahun sehingga kita bisa mencapai target yang diamanatkan Presiden.
Rapat Reviu Program ini merupakan salah satu wahana evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting pada semester 1 tahun 2022.
Diharapkan melalui kegiatan ini dapat mengakselerasi pelaksanaan program dan anggaran serta menetapkan langkah- langkah strategis dalam meningkatkan capaian kinerja BKKBN.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan ada enam aspek penting yang sudah dilakukan oleh BKKBN untuk mewujudkan hal tersebut, di antaranya aspek sumber daya manusia, pengalihan jabatan administrator menjadi jabatan fungsional.
Hasto juga menyebutkan adanya jabatan fungsional baru yakni penata kependudukan dan keluarga berencana (Penata KB) sehingga dapat memperkuat peran dan fungsi BKKBN dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk.
Aspek berikutnya yang disebutkan dr. Hasto adalah struktur organisasi, baik di BKKBN pusat maupun di kantor perwakilan di seluruh provinsi di Indonesia agar dipertahankan untuk pencapaian target percepatan penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024.
"Selama satu semester pertama Tahun Anggaran 2022 ini kita masih banyak mengalami kendala, sehingga penyerapan anggaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Terutama dalam penyerapan dana alokasi khusus bidang keluarga berencana, yaitu DAK fisik dan non fisik (BOKB)," kata Hasto.
Selain itu, BKKBN juga telah mengalami dua kali penghematan anggaran atau refocusing sehingga berpengaruh terhadap capaian sasaran kinerja yang sudah ditetapkan.
Sampai dengan bulan Juni tahun 2022 realisasi penyerapan anggaran mencapai 36,91 persen, sedangkan capaian peserta KB baru sebesar 598.360 peserta atau 37,9 persen.
Prosentase pemakaian kontrasepsi modern tahun 2021 sebesar 57,01 persen dari target 62,16 persen. Sementara itu peserta KB MKJP (2021) sebesar 22,41 persen, begitu juga angka unmeet need masih tinggi yaitu 18,20 persen (PK 21).
"Kondisi ini tentu harus menjadi perhatian kita semua agar pada akhir tahun anggaran 2022, serapan anggaran bisa lebih baik dan capaian sasaran kinerja program juga dapat tercapai secara maksimal," jelas Hasto.
KEYWORD :Percepatan Penurunan Stunting BKKBN Hasto Wardoyo Visi Indonesia Emas 2045 Mohammad Mahfud MD
