Dede Yusuf, Anggota DPR RI
Jakarta - Pemerintah dinilai perlu membuat Satuan Tugas (Satgas) Tenaga Kerja Asing ilegal. Satgas itu untuk membendung arus masuk para pekerja asing tidak resmi ke Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf. Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan Dede. Pasalnya, setiap waktu para pekerja asing ilegal semakin deras masuk ke Tanah Air.
"Saya rasa perlu lah. Karena urusan pungli saja diurus yang urusan duit Rp 10-20 juta. Ini kan jelas, real, di depan mata setiap hari kita lihat pemberitaannya (pekerja asing ilegal). Saya kira perlu. Sebut saja tim saber orang asing. Itu kan keren juga," ucap Dede di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/12).
Dikatakan Dede, pemerintah sebetulnya sudah membuat satgas. Namun, satgas itu baru berupa beberapa pihak lintas lembaga.
"Karena kan satgas ini kalau dibentuk harus ada SK-nya. Siapa leading sectornya, kan mesti demikian. Lalu soal siapa yang harus diajak itu adalah Kementerian Pariwisata. Karena yang meminta kebijakan bebas visa kan Kemenpar," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Dede lebih lanjut menilai, pemerintah dengan pembentukan satgas tersebut telah memberi jaminan kepada masyarakat agar tak perlu khawatir dengan berbondong-bondongnya pekerja asing.
"Kalau ini bisa dibuat, pemerintah teleah membuat sebuah assurance bahwa rakyat tidak perlu resah. Tapi kalau ini tidak dibuat, orang akan bertanya, siapa yang ngawasin? Siapa yang jaga? Dan segalanya itu juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa oke pemerintah hadir. Nah kalau semua berkutat pada data yang dimiliki masing-masing, setiap hari kita nonton di televisi, di berita, jadi kan tanda tanya. Ada nggak sih peran pemerintah? Nah itu yang jadi pertanyaan," tandas Dede.
Saber WNA Dede Yusuf
