Kepala BNPT Suhardi Alius bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan penandatanganan Mou penanggulangan terorisme di Indonesia di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016). Dalam acara tersebut, hadir Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius.
Selain itu, turut datang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama sejumlah anggota dari komisi III DPRRI di antaranya Arsul Sani dan Junimart Girsang.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan penanggulangan terorisme menjadi tanggung jawab bersama dari seluruh entitas bangsa. Sehingga, kata dia, melawan terorisme tidak dapat dilakukan sendirian.
Lebih lanjut Tito mengatakan setidaknya terdapat tiga pendekatan dalam menghadapi terorisme. Pertama, soft approach dengan penekanan deradikalisasi.
"Metodologinya, baik melalui konseling dengan tujuan untuk memahami pikiran mereka kenapaa masuk dalam jaringan ini. Disatu sisi juga ada faktor materi. Ada juga faktor emosi. Seperti di Poso, mereka karena dendam. Mereka dendam karena pada saat terjadi konflik di Poso, keluarga mereka merasa banyak dibunuh dari kaum nasrani," ujar Tito saat memberikan sambutan di hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/12/2016).
Mendagri Ungkap Sumber Pasokan Senjata KKB Papua
Selain soft approach, sebut Tito, yang kedua perlu dilakukan post release. Metode ini, kata Tito, ditekankan untuk penguatan sistem pembinaan bagi narapidana terorisme.
"Deradikalisasi di LP (Lembaga Pemasyarakatan) sangat minim. Tak ada porgram khusus. Yang ada hanya di BNPT, itupun sporadis. Oleh karena itu MoU tadi Polri menyambut gembira," ucapnya.
Sebagai pendekatan pamungkas, kata Tito, dilakukan Hard Approach (penanganan keras). Hard Approach sendiri memiliki tiga instrumen yang saling bertautan dalam penerapannya.
"Military Strategy Approch, Intelligent Strategy Approch dan Law Enforcement Approch. Tetapi, dalam hal ini tidak ada yang murni Militer strategy Approch. Dalam Militer Strategy Approch harus dibantu intelijen dan penegak hukum. Intelligent Strategy Approch juga harus didukung militer dan penegak hukum. Begitu juga Law Enforcement Approch juga harus didukung militer dan intelijen," paparnya.
Senada dengan Tito, Kepala BNPT Suhardi Alius menyampaikan penandatangan Mou pihak dengan Kapolri bertujuan untuk peningkatan operasional penanggulangan terorisme. Utamanya, kata dia, dalam melakukan monitoring terhadap potensi radikalisme dan terorisme.
"Karena anggota BNPT kita terbatas. Ketika mereka keluar dari Lapas, mereka domisilinya kan di seluruh Indonesia. Khan tidak mungkin kita saja yang mengawasi. Kita minta bantuan kepada Polri yang terakses dari Sabang sampai Merauke sampai tingkat kelurahan desa ada semuanya. Nah kita ikut monitoring. Yang penegakan hukum, kita masih banyak minta bantuan ke Densus 88. Kemudian yang kerjasama internasional juga. Kita juga minta bantuan mereka. Artinya MoU ini untuk mengikat dan mempersatukan," paparnya.
KEYWORD :Tito Karnavian Suhardi Alius
