Wakil Ketua Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal
Jakarta, Jurnas.com - Kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Jawa Barat (Jabar) memiliki nilai strategis bagi keberlanjutan pembangunan, terutama dalam pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pasca disahkannya UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah (HKPD).
Demikian disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, dalam memimpin rapat di Aula Gedung Sate, Bandung, Selasa (14/12).
"Pertemuan Banggar DPR RI dengan seluruh Kepala Daerah di Jawa Barat yang juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, harus mampu dimanfaatkan oleh seluruh kepala daerah untuk menyampaikan permasalahan fiskal yang dihadapi, sehingga keadilan fiskal bagi daerah bisa segera terwujud,” kata Kang Cucun sapaan akrab Cucun Ahmad Syamsurijal.
Cucun yang juga legislator Dapil Jawa Barat II itu mengungkapkan, krisis multidimensi yang disebabkan oleh Covid-19, mengharuskan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang sudah di desain oleh Pemerintah Pusat, harus bisa diimplementasikan di daerah. Dimana, Jabar sebagai daerah dengan jumlah penduduk paling besar di Indonesia, memiliki peran penting untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.
“Jangan sampai Kabupaten/Kota di Jawa Barat tidak bisa memanfaatkan keberadaan TKDD, sehingga alokasi dana yang dialokasikan Pemerintah pusat tersebut tidak berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Jabar. Oleh sebab itu, Bupati/Walikota harus tetap up date dengan perubahan kebijakan dan berkoordinasi dengan Pemerintah pusat, agar pengajuan TKDD sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tata kelola yang baik,” terangnya.
Acara yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jabar, UU Ruzhanul Ulum menjelaskan bahwa, saat ini sedang fokus untuk mencari pemecahan masalah dan rekomendasi untuk perbaikan TKDD. Pada kesempatan tersebut juga, UU mengungkapkan bahwa kedepannya Jabar memiliki banyak rencana pembangunan yang memerlukan banyak bantuan dan dukungan dari Pemerintah pusat.
“Kami berharap kunjungan Banggar DPR RI bisa melihat langsung proses pembangunan yang sedang berlangsung di Jawa Barat,” katanya.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Cirebon menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi pemkabnya.
"APBD Kabupaten Cirebon sudah tidak bisa lagi mencukupi untuk membiayai pembangunan yang semakin meningkat.”
Selain itu, DAK yang diperuntukkan bagi Kabupaten Cirebon, seringkali tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun oleh pemerintah Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, Mulyadi anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Gerindra, mengungkapkan bahwa banyak proyek pembangunan yang mangkrak di Jawa Barat, diantaranya proyek jalan Cisumdawu yang kemudian menjadi beban bagi Pemerintah dan masyarakat. Termasuk juga pengelolaan tempat pariwisata dan akses jalan Puncak yang berdampak kemacetan, sehingga banyak keluhan dari masyarakat sekitar.
Sedangkan anggota Banggar DPR RI dari FPKS Ecky Awal Mucharam menyampaikan, instrumen fiskal baik yang ada di pusat dan daerah pada dasarnya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga harus memperhatikan prioritas kebijakan bagi daerah.
"Jangan sampai kebijakan Pusat mengorbankan fiskal daerah untuk kepentingan jangka pendek dan tidak prioritas,” katanya.
Untuk menjawab permasalahan yang disampaikan oleh kepala daerah di Jawa Barat, Astera Primanto Bhakti, Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat, UU HKPD yang baru saja disahkan diharapkan akan bisa menjawab permasalahan daerah selama ini.
Melalui empat pilar yang dimilklinya, antara lain: meminimalkan ketimpangan daerah, harmonisasi kebijakan fiskal pusat-daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan penguatan sistim perpajakan dan retribusi daerah. Sehingga kedepan TKDD alan lebih efektif untuk memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan BI Jawa Barat, Herawanto menyampaikan bahwa, stabilitas ekonomi Jawa Barat terjaga dengan baik. Keberadaan TPID sangat efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi di Jawa Barat.
Sembilan rekomendasi yang disampaikan oleh BI Jawa Barat terhadap pemulihan ekonomi di Jawa Barat, diharapkan akan mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat.
Sekali lagi sinergi Kepala Daerah di Jawa Barat dengan seluruh stake holder yang ada baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat perlu terus ditingkatkan.
"Kami disumpah untuk selalu komitmen dan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan,” tutup Cucun.
KEYWORD : Wakil Ketua Banggar DPR Cucun Ahmad Syamsurijal Keadilan Fiskal Bagi Daerah
