Fikri menyinggung soal hilangnya Direktorat Jenderal Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Setidaknya 1.780 demonstran berkumpul di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Jakarta pada Rabu (8/1) pagi.

Jokowi juga kali ini memangkas beberapa deputi yang ada di BUMN. Sebelumnya pada Perpres No 41 Tahun 2017, memiliki 7 deputi, kini dalam Perpres tersebut hanya memiliki 3 Deputi.

LPSK menghimbau aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan lembaga lainnya untuk dapat mengoptimalkan peran saksi pelaku dalam pengungkapan perkara tindak pidana korupsi.

Ghufron menyebut hotel dan bangunan yang masih menggunakan bahasa asing, wajib diganti menjadi bahasa Indonesia.

Presiden Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Perpres ini, kata Dadang, merupakan perbaikan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2010 pasca regulasi yang lahir di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dicabut.

Komnas HAM meminta pemerintah terbuka dalam penyusunan Peraturan Presiden (Perpres), tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme

Wakil Ketua DPR RI Taufik meminta pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) diperketat. Hal ini menyusul laporan Kantor Imigrasi Kelas II Tembagapura, Timika, Papua yang mensinyalir terdapat ratusan warga Cina bekerja pada perusahaan-perusahaan tambang.

Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2018 mengenai besaran gaji yang diterima para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai kritikan. Dimana, besaran gaji tersebut melukai perasaan rakyat.