Senjata api berikut amunisi yang di impor dari luar negeri masih tertahan di Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Rencananya, sejumlah amunisi senjata api tajam akan diserahkan kepada TNI.

Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat terbatas (Ratas) dengan sejumlah institusi aparat kemananan. Salah satu agenda Ratas terkait polemik pengadaan senjata api.

Polemik pengadaan senjata api di luar institusi TNI yang dilakukan oleh Brimob dinilai perlu ada perbaikan UU. Selain itu, sistem koordinasi dan komunikasi di pemerintah juga harus dibenahi.

Kisruh terkait pengadaan senjata api menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi, adanya impor senjata api dan amunisi untuk Brimob yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta.

Polri membenarkan adanya impor senjata api dan amunisi untuk Brimob oleh PT Mustika Duta Mas. Pengiriman senjata api dan amunisi itu dengan menggunakan pesawat carter milik maskapai Ukraine Air Alliance.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ogah menanggapi pernyataan Menkopolhukam Wiranto terkait adanya miskomunikasi soal pembelian 5000 pucuk senjata api.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara. Namun, Jenderal Gatot merahasiakan pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.

Berdasarkan fungsi intelijen, Badan Intelijen Negara (BIN) dinilai tidak ada kepentingan untuk membeli atau mengimpor senjata dengan jumlah yang cukup besar.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo diminta untuk mengungkap terkait informasi pembelian 5000 pucuk senjata api ilegal yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Jokowi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo menyebut ada pembelian 5000 pucuk senjata api ilegal yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Jokowi.