Optimalisasi aktivitas penambangan nikel di berbagai daerah  tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia, tetapi juga dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Keputusan Presiden Joko Widodo mencabut aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur tentang izin investasi minuman keras menjadi bukti bahwa pemerintah mendengar suara publik.

Partai Keadilan Sosial (PKS) memutuskan untuk menolak menolak kebijakan Pemerintah yang melegalkan investasi minuman keras (Miras). Kebijakan itu tertuang dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

masalah miras ini telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua (Notabene Papua menjadi salah satu daerah yang dimasukkan dalam persyaratan tertentu) bahkan Gubernur Papua sudah mengeluarkan Perda soal pelarangan miras. 

Anggota DPR RI, Anis Byarwati menegaskan bahwa tagline Bersama Melayani Rakyat, bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan sekedar tagline, tetapi menjadi ruh dan sistem dalam PKS.

 Penyelenggaraan kegiatan kunjungan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Maumere harus dievaluasi. 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu menyiapkan tim khusus siaga banjir. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi berbagai kejadian akibat banjir yang kini melanda berbagai daerah di tanah air.

Anggota Komisi III DPR dari F-PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menanyakan soal `polisi nakal`, serta prosedur penanganan perkara yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menegaskan, hal itu perlu menjadi sorotan akibat tewasnya seorang prajurit TNI Prada Ginanjar Arianda saat kontak bersenjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya pada Senin (15/2) lalu.

Ia pun meminta PT. SMI untuk mengkaji korelasi antara beban hutang kedua BUMN tersebut dan pemberian investasi pemerintah dalam program PEN kepada dua BUMN tersebut.