"Sangat mungkin (bekerjasama dengan NU), NU diantara yang kita sukai, dengan gerindra juga," kata Mardani 

Ada banyak kasus yang pada pemerintah turun, oposisi bisa agak naik, karena oposisi brandnya ada di PKS. Sekarang ini kami banyak sekali dilamar untuk Pilkada. Banyaknya memang Nomor 2 sih, ha ha ha ha," kata Mardani

"Khusus untuk mewujudkan pemilu berbiaya murah, saya mengusulkan angka 7% sebagai ambang batas pilpres, pileg, dan pilkada. Dengan demikian, kita akan memperoleh sistem yang lebih efektif," kata Mardani

"Natuna kedaulatan NKRI. Titik! Tidak ada selisih pandang terhadap Natuna sebagai wilayah NKRI dari perspektif hukum internasional. Klaim Cina atas Natuna adalah klaim sepihak yang melanggar hukum internasional. Tidak perlu ada negosiasi dan kompromi," tegas Jazuli 

Kita mendesak Pemerintah Jokowi speak up dan menginisiasi perdamaian, menyelesaikan konflik antara Pemerintah Beijing dengan etnis muslim uighur," kata Mardani

Mardani Ali Sera menilai wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti  jabatan eselon III dan IV dengan robot pintar atau artificial intelligence perlu melakukan kajian yang mendalam.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersilaturahmi dengan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Hal itu bertujuan untuk memperkuat soliditas parlemen dalam membangun bangsa dan negara.

Terkait RUU PKS, Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid gembira atas ditundanya pengesahan RUU tersebut. Menurut dia, keputusan DPR tersebut merupakan keputusan yang bijak.

Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA) konsisten menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) karena memuat pasal bermasalah dan kontroversial

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dan RKUHP dinilai dapat berpotensi tabrakan atau tumpang tindih. Sebab, dalam RKHUP sendiri telah diatur secara umum dalam berbagai perspektif.